MERAUKE – (15/02) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Zainuri menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2023 kepada Pj. Gubernur Papua Selatan, Dr.Ir. Apolo Safanpo, ST., MT, di ruang Gubernur Provinsi Papua Selatan. Laporan ini merupakan sistesis hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Papua Selatan.

Pada kesempatan itu, Zainuri juga menyampaikan beberapa hal diantaranya adalah pertama, dengan terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) yang diantaranya adalah Provinsi Papua Selatan, maka Zainuri berharap agar Provinsi Papua Selatan segera memberikan jawaban atas Surat Sekretaris Utama BPKP terkait permohonan hibah tanah untuk pembangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Selatan. Sembari menunggu pembangunan kantor baru, diharapkan pemda dapat memberikan tempat pinjam pakai untuk kantor sementara di kota Merauke.

Kedua, Perwakilan BPKP Provinsi Papua akan ikut mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan SPIP dan Kapabilitas APIP agar menjadi lebih baik lagi. Ketiga, Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) mengamanatkan adanya manajemen risiko terintegrasi di dalam maupun lintas instansi pemerintah, maka Perwakilan BPKP Provinsi Papua akan mengawal MRPN di Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan capaian pembangunan, kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, serta efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Keempat, Perwakilan BPKP Provinsi Papua akan melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2024 diawal tahun sehingga Zainuri berharap Pemeritah Provinsi Papua Selatan mendukung kegiatan ini agar berjalan dengan lancar.

Pj Gubernur Papua Selatan didampingi oleh Inspektur Provinsi Papua Selatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Papua atas bantuan dan dukungannya selama ini, dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan membantu proses kelancaran pembangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Provinsi Papua Selatan.

(Kominfo BPKP Papua/UM)