Tabe’ Sobwas Meohai

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Konawe Utara. Workshop yang digelar di Aula Kantor Bupati Konawe Utara tersebut dilaksanakan dengan metode diskusi panel, dan topik kegiatan workshop  adalah “Mekanisme Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Dana Desa” dengan topik yang diangkat dalam diskusi panel Workshop ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan, Selasa (28/2). Peserta dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Konawe Utara diikuti seluruh Kepala Daerah, Camat, OPD se-Kabupaten Konawe Utara, yang berjumlah kurang lebih 250 orang peserta.

Kegiatan workshop ini dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abu Haera. Dalam sambutannya beliau sangat berterima kasih dan memberi apresiasi yang tinggi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara karena berkenan menggelar kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Konawe Utara, karena diharapkan setelah kegiatan ini tidak ada lagi Kepala Desa di Kabupaten Konawe Utara yang melakukan kesalahan dalam membuat pelaporan pengelolaan keuangan Dana Desa. “di Kabupaten Konawe Utara ini terdapat 159 Desa, 13 Kecamatan dan 11 Kelurahan, oleh karena itu yang menjadi peserta workshop ini selain Kepala Desa dan Camat juga seluruh OPD, akan mengikuti kegiatan Workshop sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung program Pemerintah Pusat dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Konawe Utara tahun 2023”, ungkap Bapak Wakil Bupate Konawe Utara, H. Abu Haera.

Koordinator Pengawasan Bidang APD, Saul Pabendon bertindak selaku moderator yang memimpin diskusi panel dengan 3 narasumber yang sudah sangat expert dibidangnya. Ketiga narasumber tersebut antara lain Anggota Komisi XI DPR-RI Dapil Sulawesi Tenggara, Bapak Bahtra, yang memaparkan mengenai “Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah terkait Desa” ; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Panut, yang berkesempatan memaparkan mengenai “Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa” ; dan Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Khairuddin, memaparkan mengenai “Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa”.

Dalam paparan Anggota XI DPR RI Bapak Bahtra menyampaikan mengapa Workshop ini sangat penting, menurut beliau karena Pemerintah Pusat melalui Presiden Joko Widodo telah menggelontorkan dana yang begitu besar untuk anggaran desa, begitu besarnya dana desa ini karena Pemerintah Pusat ingin kesejahteraan di desa dapat terwujud, ketimpangan di desa dapat diselesaikan dengan baik. Tentunya dengan tata Kelola dana desa yang baik, transparant dan akuntabel sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama yang berada di pedesaan.

Sementara itu dikesempatan yang sama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Panut menjelaskan, “Kami dari BPKP Khususnya mempunyai peran yaitu melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan nasional, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah. Harapan kami sebagai aparat pengawasan adalah terwujudnya sinergi dan kolaborasi pembinaan pemberdayaan dan pengawasan desa di daerah, kebijakan desa berbasis data dengan tersedianya populasi data dan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan [embangunan desa dan meningkatnya daya dukung desa dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional.”

Antusiasme dari para peserta Workshop sangat tinggi, terlihat saat sesi tanya jawab banyak sekali para peserta Workshop yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber, karena para peserta menyadari kegiatan Workshop seperti ini belum tentu dapat diadakan setiap bulan dan dapat bertemu dengan para narasumber yang memang ahli dalam pengelolaan Dana Desa.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Hadir dan Bermanfaat

(dk)

#bpkp #bpkpsultra #HadirdanBermanfaat