BANJARMASIN (18/4/2024) – Tujuh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah merilis realisasi Angka Prevalensi Stunting (APS) Tahun 2023 menunjukkan bahwa seluruhnya tidak memenuhi target, bahkan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan justru menargetkan APS diatas realisasi APS tahun sebelumnya. Kondisi tersebut sangat berisiko akan tidak tercapainya target APS sebesar 14% sesuai dengan target nasional.

Hal ini disampaikan oleh Ayi Riyanto selaku Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan saat menjadi narasumber pada acara Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting pada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, Kamis 18 April 2024.

Ayi Riyanto menyampaikan materi tentang “Kolaborasi BPKP dalam Pengawasan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Selatan” pada kegiatan Rakerda tersebut.

“Target prevalensi stunting di seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan gambaran bahwa tidak ada keseriusan dalam memenuhi target APS nasional sebesar 14% jika di lihat dari target-target Pemda yang diatas 14%” tambah Ayi Riyanto.

Ayi Riyanto memaparkan beberapa risiko yang bisa menghambat tercapainya angka APS sesuai target nasional dari hasil pengawasan yang dilakukan BPKP yaitu tidak tersedianya infrastruktur air bersih dan air minum layak di daerah rawan stunting, tidak tersedianya program subsidi air bersih bagi KRS, tidak tersedianya layanan sanitasi yang layak di daerah rawan stunting, pernikahan anak usia dini, data KRS tidak lengkap dan tidak akurat, dan adanya perbedaan data antar pihak terkait.

Kegiatan Rakerda yang selenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri oleh 138 peserta dari berbagai lintas sektoral tersebut bertempat di Hotel Rattan In, Kota Banjarmasin yang dibuka langsung oleh Roy Rizali Anwar selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh Hasto Wardoyo yang merupakan Kepala BKKBN RI. Kegiatan tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang akan diterapkan di Tahun 2024 untuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta program Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2024.

“Stunting dalam jangka panjang akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), untuk itu diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk dapat menyukseskan program dan kegiatan penurunan stunting” ujar Hasto Wardoyo saat menjadi keynote speech.

Di akhir materi Ayi Riyanto menyampaikan bahwa perlunya penyediaan data yang valid dan detail serta kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan penurunan stunting antar lembaga dan instansi pemerintah serta pemerintah dengan eksternal seperti korporasi maupun masyarakat terkait sehingga target prevalensi stunting 14% bukan hal yang sulit untuk dicapai.

(Kominfo BPKP Kalsel/UR/JFS)