BANJARMASIN (11/01) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto hadiri Focus Group Discussion (FGD) Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Rabu, 11 Januari 2024 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.

Hadir sebagai Narasumber, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan didampingi oleh Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Oman Rochmana, Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kiki Rachmawati dan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan M. Arliyan Syahrial.

Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayio Riyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah memiliki banyak pencapaian dalam berbagai sektor, namun ada beberapa sector yang perlu ditingkat kedepannya.

Dari setor ekonomi dan pembangunan, Ayi mengatakan bahwa Kabupaten HSS mencatat pencapaian luar biasa dalam beberapa aspek. Tingkat pengeluaran terbuka hanya sekitar 2,2 persen, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,21. Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa target ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, belum tercapai dengan baik. Evaluasi triwulan ketiga menunjukkan hasil di bawah target yang ditetapkan.

Meskipun Kabupaten HSS memiliki tingkat kemiskinan yang rendah dan IPM yang tinggi, terdapat beberapa indikator pendidikan yang perlu diperhatikan.

“Rata-rata lama sekolah masih di angka 7,86 tahun, menandakan adanya ruang untuk peningkatan di tingkat pendidikan menengah”, tambah Ayi.

Apabila dilihat dari hasil evaluasi sektor pariwisata menunjukkan bahwa target pertumbuhan wisatawan dan pengeluaran wisatawan perlu diperbarui, serta perlu inovasi dalam pemasaran pariwisata. Oleh karena itu, Ayi Riyanto mengharapkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki pariwisata unggulan di masa depan.

Dalam menghadapi tantangan kedepannya, ada beberapa resiko yang perlu ditangani secara efektif. Beberapa area yang perlu perbaikan melibatkan pengendalian resiko korupsi, manajemen resiko, dan pemantauan resiko yang lebih menyeluruh.

Ayi Riyanto menekankan bahwa sistem internal control harus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu diperlukan standar prosedur, etika, dan kontrol internal yang kuat akan membantu memitigasi resiko dan menjamin pencapaian tujuan.

Diakhir arahannya, Ayi Riyanto mengatakan bahwa FGD yang dilakukan oleh Kabupaten HSS merupakan langkah yang baik dalam menilai pencapaian dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan meningkatkan pengendalian internal dan merinci strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, Kabupaten HSS dapat terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.