SUNGAI RAYA – Senin, 13 November 2023, BPKP menerjunkan timnya pada Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan Finalisasi Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023. Kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.

“Setelah melakukan evaluasi terdapat area of improvement yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan peningkatan tata kelola di tahun berikutnya, khususnya di fungsi manajemen risiko” demikian ditegaskan oleh Faisal selaku ketua Tim Evaluasi SPIP pada saat melakukan pertemuan dalam membahas Finalisasi Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 Kabupaten Kubu Raya pada Senin (13/11).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pembahasan ekspose tingkat perwakilan dengan mendiskusikan penyempurnaan bagian yang masih perlu ditingkatkan. 

Manajemen risiko dilakukan melalui tahapan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, kemudian penilaian risiko, solusi yang diterapkan, dan terakhir melakukan pemantauan risiko. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan penyusunan manajemen risiko namun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan.  

Inspektur Kabupaten Kubu Raya H.Y Hardito menyambut Tim Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa pihaknya berupaya sungguh-sungguh untuk mendorong badan-badan pemerintahan di lingkup Kabupaten Kubu Raya agar dapat menyusun rencana manajemen risiko yang komprehensif, mencakup risiko strategis dan operasional yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Implementasi yang berkesinambungan dari manajemen risiko ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya.

Diharapkan bahwa peningkatan kualitas Maturitas SPIP di Kabupaten Kubu Raya akan memberikan keyakinan yang memadai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, peningkatan ini diharapkan dapat memperkuat keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas manajemen risiko diharapkan mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah agar dapat dikelola dengan lebih baik. Harapannya, dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko, kinerja Pemerintah Daerah akan meningkat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (Kominfo BPKP Kalbar/Bidang APD/EDS)