JAKARTA (4/8) – Masuknya investasi ke Indonesia, khususnya Kalimantan Barat belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Perlu langkah kolaboratif dari semua pihak terkait yang dapat memberikan dampak sehingga mendorong penyelesaian masalah dan meningkatkan kesejateraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto dalam kegiatan Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LVI Tahun 2023 pada Jumat, 4 Agustus 2023.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Strategi Lantai II Gedung Graha Wisesa Pusdiklat Kepemimpinan LAN-RI Pejompongan tersebut, dihadiri oleh Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Reni Suzana selaku narasumber, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto selaku mentor, dan Coach Setia Budhy Algamaar yang tersambung lewat Zoom Meeting.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto selaku peserta pelatihan dengan NDH 04 memaparkan proyek perubahannya yang berjudul “Percepatan Dampak Investasi Hijau yang Inklusif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Value Based Audit Tematik”. Penerapan value-based audit tematik difokuskan pada industri sawit khususnya PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) sebagai salah satu BUMN yang ada di Kalimantan Barat dengan lokus wilayah desa yang berada di lingkungan PTPN XIII atau desa lainnya di Kabupaten Sanggau dan Landak. Dimana dalam proyek perubahan tersebut diambil empat desa dari dua kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Desa Amboyo Inti, Desa Nyayum, Desa Jelimpo, dan Desa Kuala Behe dari Kabupaten Landak dan Desa Maju Karya, Desa Thang Raya, Desa Maringin Jaya dan Desa Melobok dari Kabupaten Sanggau sebagai lokus dengan melalui analisis data hasil pengawasan yang dilakukan BPKP.

Ayi menyampaikan bahwa penerapan model value-based audit tematik telah menunjukkan bahwa investasi hijau yang masuk ke Indonesia, khususnya di lokus intervensi dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dampak ini tentunya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia jika diterapkan secara nasional sehingga ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera.

Melalui langkah intervensi kolaboratif yang diinisiasi BPKP lewat pendekatan value based audit tematik ini mendorong Pemerintah Daerah, BKKBN, PTPN XIII, dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menyelesaikan masalah yang terjadi di desa lokus, seperti balita berisiko stunting memperoleh bantuan makanan tambahan dari PTPN XIII dan Bank Pembangunan Daerah dan layanan posyandu yang tepat waktu, ibu hamil menerima layanan pemeriksanaan kehamilan dari bidan desa, terdatanya kondisi real anak yang putus sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi dan kurangnya minat anak sehingga tersedianya komitmen intervensi lanjutan yang menyelesaikan akar permasalahan anak putus sekolah, peningkatan penghasilan KK diintervensi melalui pengusulan bantuan benih sapi dan pupuk,  BUMDes yang belum berdaya didata permasalahannya dan didampingi sehingga adanya peningkatan status dan aktivitas ke arah yang lebih baik, UMKM yang belum berdaya, terdata dan siap diusulkan untuk memperoleh pembinaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan PTPN XIII.

Selain itu, upaya kolaborasi ini berhasil menstimulus dan memberikaninsight kepada pemerintah daerah dalam menggaet sektor swasta untuk membahas bersama permasalahan dan berkontribusi secara nyata dalam penyelesaian masalah kesejahteraan yang tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Langkah kolaboratif ini juga membuka wawasan bagi pemangku program mengenai pentingnya koordinasi yang efektif untuk menangani permasalahan yang bersifat lintas sektoral.

Langkah percepatan dampak investasi hijau yang inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui value based audit tematik ini diharapkan dapat direplikasi pada tema reformasi birokrasi lainnya. tidak terbatas pada BPKP, tetapi juga seluruh APIP K/L/D demi mewujudkan Indonesia emas 2045. (FW)