Yogyakarta (25/7). Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Workshop Keuangan dan Pembangunan Desa se-Kabupaten Sleman dengan tema “Pengelolaan  Keuangan Desa yang Akuntabel dalam  rangka Peningkatan  Produktivitas  untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan”. Workshop dibuka oleh Bupati Sleman yang diwakili Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aji Wulantara dan dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait, Perwakilan BUM Kalurahan, 17 Panewu dan 86 Lurah, serta para Koordinator/Tenaga Ahli Pendamping Desa se-Kabupaten Sleman.

Aji Wulantara saat membacakan sambutan Bupati Sleman berharap dengan mengikuti Workshop ini para Lurah menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel dalam mengelola keuangan kalurahan. “Pengelolaan keuangan kalurahan yang baik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kalurahan,” imbuhnya.

Acara yang digelar di Aula Parijoto Gedung Samsat Sleman tersebut menghadirkan narasumber Anggota Komite IV DPD RI Muhammad Afnan Hadikusumo, Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Adi Gemawan, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta Arvi Risnawati, dan Koordinator Fasilitasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kementerian Desa PDTT Andrey Ikhsan Lubis.

Afnan Hadikusumo dalam materinya menyampaikan bahwa hasil pengawasan DPD menemukan ketidaksesuaian dalam perencanaan dan implementasi keuangan desa, yang disebabkan dua hal yaitu faktor ketidaksengajaan karena kurangnya pemahaman aparat desa terhadap regulasinya, dan faktor kesengajaan. Menurut Afnan, khusus untuk wilayah D.I. Yogyakarta tidak banyak ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan desa. “Hal ini karena Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta telah melaksanakan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kecurangan antara lain melalui kegiatan workshop dan bimbingan teknis yang dilakukan secara berulang-ulang,” pungkasnya sebelum mengakhiri paparan.

Sementara itu Andrey Ikhsan Lubis menyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 adalah untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yaitu pengembangan BumKal, pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, penurunan stunting, peningkatan kualitas SDM, perluasan akses kesehatan, penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran BLT, untuk mendukung kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam, serta untuk operasional pemerintah desa.

Dari sisi mekanisme penyaluran, Arvi Risnawati menyampaikan bahwa pada tahun 2023 Dana Desa sudah menerapkan reward dan punishment. Reward diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik yang penilaiannya dilakukan bersama oleh pemerintah pusat dan pemeritah daerah. Sedangkan punishment diberikan bila ditemukan penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa/Lurah, dengan konsekuensi dapat dilakukan penghentian dan/atau penundaan  penyaluran Dana Desa Non BLT di desa tersebut.

Sebagai pemapar terakhir Adi Gemawan menekankan perlunya kolaborasi dan sinergi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan desa. Pengawasan BPKP mendorong Peran Lembaga Supra Desa dalam pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan desa, baik kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat Daerah. Dari sisi pemanfaatan teknologi informasi BPKP juga telah mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan dan pengawasan desa yaitu Siskeudes dan Siswaskeudes. Pengembangan teknologi informasi diharapkan mendorong interoperability data keuangan dan pembangunan desa serta peningkatan kapabilitas aparatur desa yang berkelanjutan.

Dalam acara Workshop Afnan Hadikusumo menyerahkan piagam apresiasi kepada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta atas “Inovasi Pendampingan Dana Desa di D.I. Yogyakarta” yang diterima oleh Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Adi Gemawan. Sebagai pelengkap acara, hadirin disuguhi penampilan Tari Sasmita Manunggal yang merupakan gabungan dari beberapa tarian kerakyatan khas daerah Kabupaten Sleman dan persembahan lagu yang dibawakan oleh Paris Millenial Band BPKP D.I. Yogyakarta.

Kominfo BPKP DIY/Niken