Pekanbaru (30/3/2021) Perwakilan BPKP Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Riau di Aula Perwakilan BPKP Provinsi  Riau.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution. Dalam sambutannya, Wagubri meminta bantuan BPKP untuk membantu pemerintah daerah mengawal program pembangunan, baik yang berasal dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Wagubri juga menyampaikan bahwa dengan rapat koordinasi ini, diharapkan bisa menciptakan sebuah koordinasi yang bagus dan bisa berkolaborasi antar berbagai elemen.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia menyampaikan sesuai arahan Presiden, BPKP adalah aparat internal pemerintah yang harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola sehingga perlu kerjasama, kolaborasi dan sinergi antara BPKP dengan  berbagai pihak terkait pengawasan.

“Rakorwasin Keuangan dan Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan relasi professional antara BPKP, Kemandagri, dan APIP Daerah” ujar Dadang

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Farid Firman dalam paparannya menyampaikan pengawalan program penanggulangan dampak ekonomi bisa tercapai melalui transformasi pengawasan digital dan sinergi APIP. Salah satu bentuk konkrit dari transformasi dan sinergi ini adalah Aplikasi Mata Bansos dan Mata UMKM yang merupakan hasil kolaborasi Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau.

Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Muryanto, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendagri Elfin Ilyas, Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi sekaligus moderator dan Kepala Daerah dan Inspektur dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama para kepala daerah se-Provinsi Riau terkait rencana aksi guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah Provinsi Riau melalui program penanggulangan dampak ekonomi.

(Kominfo BPKP Riau)