Simpang Emat - Bertempat di Gedung Aula Kabupaten Pasaman Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan diawali dengan Laporan Panitia oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Ali Ihsan, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Dessy Adin, Selasa (11/5).

Workshop dibuka oleh Bupati Kabupaten Pasaman Barat, H. Hamsuardi. Dalam sambutannya, Hamsuardi berharap melalui kegiatan ini memberikan pengetahuan kepada Wali/PJ Wali Nagari baik Nagari Induk maupun pemekaran, kaur keuangan serta perangkat Nagari lainnya termasuk tenaga pendamping yaitu terkait dana desa di Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber diantaranya Anggota Komite IV DPD RI H. Leonardi Harmainy, Dt. Bandaro Basa, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Iskandar Novianto, Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Ditjen Bina Pemdes Ira Hayatunnisma, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Barat Syukriah HG, untuk Narasumber Kementerian Dalam Negeri mengikuti secara virtual.

Peserta Workshop diikuti oleh 210 dari 200 yang direncanakan, peserta berasal  dari Camat, Wali/PJ Wali/Kaur keuangan, Sekretaris Nagari, Pendamping Nagari   yang berasal dari 90 Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, hadir pula sebagai peserta/undangan dari unsur Pemerintah Daerah yaitu Wakil Bupati, Risnawanto, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPPD, Kepala BPKAD dan Kepala Dinas PMD.

Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan oleh Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Dilanjutkan dengan penyerahan Plakat oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Dessy Adin kepada para narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel oleh narasumber dan sesi diskusi dengan pemerintah desa yang dipandu oleh Moderator dalam hal ini Asisten Bidang Pemerintahan Kab.pasaman barat, Setia Bakti, SH.

Sesi diskusi panel diawali dengan Anggota Komite IV DPD RI Leonardo Harmainy menyampaikan bahwa DPD RI bersinergi dengan BPKP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Sinergitas ini diantaranya terwujud dalam bentuk pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan dalam bentuk peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan perencanaan, penyaluran, dan pemanfaatan Dana Desa tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri, Ira, melalui kanal virtual juga menyampaikan bahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran guna mewujudkan tujuan pembangunan desa.

Pada kesempatan yang sama, Direktur BPKP Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Iskandar Novianto turut memaparkan bahwa pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan melalui Aplikasi Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa) dengan pendekatan berbasis risiko dan teknik audit berbantuan computer (TABK). Melalui aplikasi ini, APIP diharapkan mampu memastikan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, hemat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan rekomendasi dalam perbaikan tata kelola desa.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Barat Dr. Syukriah. Dalam paparannya disampaikan bahwa untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dipedesaan maka penyaluran dana desa harus tepat waktu, yaitu diharapkan masing-masing desa menyampaikan dokumen persyaratan dan permintaan penyaluran sebelum batas akhir waktu yang telah ditetapkan dan selalu menjaga validitas data dengan cara melakukan interkoneksi Siskeudes dengan aplikasi OMSPAN.

Rangkaian acara berjalan dengan lancar terbukti dengan antusias peserta sampai kegiatan berakhir peserta tidak beranjak dari ruangan dan aktif bertanya. Rangkaian acara diakhiri dengan ramah tamah.

Tim Kominfo BPKP Sumbar