JAKARTA (25/4/2024) – "Keluarga adalah miniatur bangsa. Apabila keluarga sukses, maka bangsa ini akan sukses. Demikian pula sebaliknya," demikian dikatakan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Auditorium Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta Timur, pada Kamis, 25 April 2024.

Rakernas tersebut dihadiri antara lain oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto yang mewakili Kepala BPKP.

Terkait keluarga, menurut Wapres, upaya pemerintah dalam pencegahan stunting harus dimulai sejak dini pada tingkat keluarga. "Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan kualitas yang semakin baik," ujar Wapres RI Ma'ruf Amin.

Di hadapan 3.317 peserta Rakernas, Wapres menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, sinergi ini menjadi perhatian Wapres terkait risiko ketidaktercapaian target penurunan stunting 14% pada RPJMN 2020–2024. Untuk itu, Wapres minta agar risiko ini harus segera dievaluasi faktor perlambatannya.

"Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi. Fokuskan strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting. Dan arahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi. Evaluasi ini penting, agar program yang sudah kita lakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya," instruksi Wapres RI Ma'ruf Amin.

Pada kesempatan Rakernas, di sesi lanjutan setelah Wapres meninggalkan acara, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Penurunan Stunting Tahun 2023 kepada Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang berisi hasil evaluasi BPKP tahun 2023 atas upaya penurunan angka prevalensi stunting yang memerlukan tindak lanjut.

Atas penyerahan laporan BPKP tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih kami ucapkan karena BPKP telah mengawal kegiatan kita sampai di grass root," ujar Hasto. "Selama ini kami memang sengaja dan menyengajakan diri untuk bisa bermitra dengan BPKP agar pengawalan presisi anggaran untuk stunting lebih tepat sasaran. Saya yakin dengan adanya pengawalan ketat dari BPKP, kami akan lebih confident,” imbuhnya.

Ke depan, menurut Deputi Iwan Taufiq Purwanto, sejalan dengan arahan Wapres, BPKP akan melakukan pengawasan atas penyempurnaan peraturan, khususnya intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi bagi upaya penurunan stunting, serta mengevaluasi implementasinya di lapangan.

Ada pun pentingnya penurunan stunting dinyatakan dengan jelas pada kegiatan seminar yang mendahului pembukaan Rakernas, antara lain dikaitkan dengan adanya bonus demografi. Permasalahan bonus demografi disepakati para narasumber akan menjadi aset yang menjadi faktor pendorong utama kemajuan bangsa apabila SDM-nya dapat dikelola dengan baik. Tetapi, sebaliknya, apabila kita gagal mengelola bonus demografi, antara lain karena stunting, alih-alih aset, SDM bangsa justru akan menjadi beban negara.

Rektor Universitas Yarsi, Prof. Fasli Jalal, salah satu narasumber pada acara tersebut, mengungkapkan kekhawatiran itu. "Stunting akan berdampak pada enam juta anak Indonesia terancam kehilangan IQ 10–15 poin, terlambat usia masuk sekolah, dan memiliki prestasi akademik lebih buruk. Selanjutnya, enam juta anak Indonesia juga akan meraih pendapatan 20% lebih rendah di usia kerja. Hal ini disebabkan karena kehilangan 1% tinggi badan akibat stunting akan berkorelasi dengan kehilangan 1,4% produktivitas. Selanjutnya, negara akan dibebani biaya penanganan malnutrisi yang membengkak, mencapai sekitar $20–30 miliar per tahun, hilangnya potensi PDB 2–3%, dan kemiskinan antargenerasi akan semakin buruk," ujar Rektor Yarsi Fasli Jalal, yang pernah menjabat Kepala BKKBN periode 2013-2015.

Selain Fasli Jalal, gambaran yang senada disertai saran juga disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Moertiningsih Adioetomo, dan Program Manager Satgas Penurunan Stunting, Dr. Sudibyo Alimuso.

Semoga kegiatan ini akan menggugah kesadaran semua pihak dan dapat membuahkan perubahan yang berarti bagi upaya penurunan stunting di Indonesia, dengan keluarga sebagai sasaran utama yang harus dibantu. Sebagaimana pesan Wapres, "Tugas kita adalah bagaimana membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berakhlak baik. Dan itulah yang mencerminkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju."

(Kominfo BPKP)