PONTIANAK (04/04/2024) – Percepatan penurunan stunting memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Aston Pontianak pada Kamis, (04/04).

“Kalau air bersih seharusnya dapat berkolaborasi dengan Kementerian PUPR, jadi bisa dilakukan pembangunan fisik serta pemetaan secara merata,” ucap Rudy.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson menyampaikan, dalam upaya penurunan stunting, perlu peran organisasi wanita untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi keluarga, serta melibatkan petugas kesehatan dan dokter-dokter di masing-masing organisasi.

Hal itu mengingat banyak wilayah Kalimantan Barat yang terpencil, terpencar, dan terserak. Terpencil menggambarkan susahnya mengakses desa-desa, terpencar menggambarkan jarak dari satu desa ke desa lain yang jauh, dan terserak menggambarkan sedikitnya jumlah penduduk di satu desa.

“Untuk jangka panjang, juga perlu kurikulum tentang gizi bagi anak-anak kelas 3 SMP dan SMA. Namun, angka pernikahan dini kita cukup tinggi di angka 32%, fisiknya belum siap, pengetahuannya juga belum siap untuk menikah,” ujar Harisson.

Lanjut Harisson, pola hidup bersih dan sehat juga perlu diperhatikan, lingkungan yang bersih, air yang bersih, dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menyarankan agar setiap daerah memiliki icon atau jargon seperti Kabupaten Sintang, yaitu memproduksi biskuit dengan banyak kandungan gizi.

“Apa yang dilakukan Sintang ini bagus dengan memproduksi biskuit sendiri. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan program lain, seperti P3DN sehingga UMKM bisa semakin berkembang di Kalimantan Barat,” ujar Rudy.

(Kominfo BPKP Kalbar/HAP)