JAKARTA (03/04/2024) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap dalam mengawal akuntabilitas bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Sudan dan rakyat Palestina melalui Pemerintah Mesir agar akuntabilitas tetap terjaga. Pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan kemanusiaan untuk Sudan yang sedang dilanda konfllik internal dan Palestina yang sedang dilanda peristiwa kemanusiaan.

“Kita (BPKP) awalnya sejak perencanaan sudah diundang rapat, kita beri masukan kira-kira kebijakan atau ketentuan apa yang perlu dijadikan rujukan,” ucap Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan  Taufiq Purwanto.

Menurutnya, kebijakan bantuan kemanusiaan tersebut adalah Indonesia aktif seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dimaksudkan pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia terlibat aktif untuk menjaga perdamaian dunia baik situasi damai maupun situasi lain.

Bantuan yang dikirimkan adalah senilai Rp30 miliar berupa obat-obatan, peralatan kesehatan, dan bantuan lainnya. Bantuan tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan sesuai dengan permintaan resmi yang disampaikan kepada Indonesia.

Bantuan Kemanusiaan dilepas secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, ditemani oleh para menteri, Ketua Komisi VIII DPR RI, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Duta Besar Mesir, dan Duta Besar Sudan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengharapkan bantuan ini dapat membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Sudan dan di Gaza, Palestina melalui perantara Mesir.

(Tim Kominfo/AIS/ASM)