PIRU (7/3/2024) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi didampingi Tim Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) melakukan pertemuan dengan Bupati Seram Bagian Barat Andi Chandra As’aduddin pada Kamis (7/3).

Kedatangan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dan tim disambut dengan hangat oleh Bupati di kediamannya. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Yunaedi mengutarakan maksud dan tujuan kunjungannya bersama tim dalam rangka koordinasi perihal monitoring dan evaluasi tata kelola aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kemudian sesuai dengan penugasan yang dilakukan oleh Tim BPKP terkait tata kelola aset daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat selama satu bulan terakhir, ditemui beberapa kendala seperti banyaknya aset yang tidak tercatat hingga kurangnya pemahaman para OPD terkait tata kelola aset daerah. Meskipun ada juga persoalan aset yang bisa ditindaklanjuti oleh tim, namun kendala tersebut yang mengakibatkan Tim BPKP masih memiliki “PR”.

Atas dasar itulah, Kepala Perwakilan Yunaedi menyarankan agar para OPD di lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat dapat mengadakan rekonsiliasi dan inventarisasi fisik per triwulan. Jika terdapat kesulitan, lanjut Yunaedi, BPKP akan siap membantu dalam langkah konsultasi dan juga ada bantuan dari pihak KPKNL.

“Karena berbagai kendala yang tim kami (BPKP) temui, diharapkan pemda dan OPD terkait dapat membantu kami agar bisa bergerak lebih cepat. Karena masalah tata kelola aset daerah ini sangat krusial,” ungkap Yunaedi.

Merespon hal tersebut, Bupati Seram Bagian Barat Andi Chandra As’aduddin mengakui terkait kendala yang dihadapi Tim BPKP di lapangan. Bupati juga menerima saran dari BPKP terkait pembinaan pemahaman bagi para OPD tentang tata kelola aset daerah dan juga rekonsiliasi serta pelaksanaan inventarisasi fisik aset daerah. Dirinya berharap upaya yang dilakukan oleh BPKP mampu mewujudkan peningkatan tata kelola aset daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat yang lebih baik di masa mendatang.

(Kominfo BPKP Maluku)