MAKASSAR (15/3/2024) - Penanganan stunting menjadi pekerjaan besar pemerintah untuk mewujudkan generasi Indonesia unggul. 1000 hari awal kehidupan anak menjadi masa penting untuk memaksimalkan perkembangan pertumbuhan. Keselarasan dan efektifitas program diperlukan untuk mendukung penanganan penurunan stunting.

Mendukung misi di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Mohamad Risbiyantoro menerima kunjungan dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan. Risbiyantoro menyambut kedatangan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Shodiqin bersama Tim ZI WBK/WBBM dan SPIP, serta Tim Hubungan Antarlembaga, Advokasi KIE, dan Humas Perwakilan BKKBN Sulsel.

Pertemuan tersebut membahas peningkatan kualitas Pengelolaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulsel. Risbiyantoro menyampaikan penggunaan anggaran harus tepat sasaran program. Dia menyebut konvergensi program baik di pemprov/pemkab/pemkot, lembaga dan OPD terkait diperlukan. Metode ini dipilih mengingat kegiatan Percepatan Penurunan Stunting berlangsung secara lintas organisasi dan lembaga pemerintah.

“Ketepatan sasaran di lapangan menjadi kunci kesuksesan program,” jelas Kepala Perwakilan BPKP Sulsel.

Dalam penyusunan program, perlu diperhatikan kesesuaian dan besaran kontribusi program terhadap pencapaian tujuan program percepatan penurunan Stunting. “Perlu ada mekanisme monitoring untuk pengawasan pelaksanaannya. Untuk apa anggaran dijalankan? Program tidak asal terpaut,” tambahnya.

Terkait penurunan angka prevalensi stunting, BPKP telah melaksanakan kegiatan pengawasan berupa Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran pada Sektor Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Prevalensi Stunting.  Shodiqin menyampaikan pihaknya siap memberikan dukungan data apabila diperlukan. Dirinya juga menyampaikan apresiasi atas dukungan BPKP Sulsel pada kegiatan pengadaan Alokon di Perwakilan BKKBN Sulsel sebelumnya. Dari data SSGI Kementerian Kesehatan RI menunjukkan, prevalensi stunting di Sulawesi Selatan mencapai 27,2% pada tahun 2023. Angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14% di tahun 2024, sehingga masih diperlukan upaya yang signifikan untuk menurunkan angka ini.

Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Sulsel didampingi Koordinator Pengawasan Bidang IPP 2 Edi Sunardi dan pengendali teknis.

(Kominfo BPKP Sulsel/ Kontributor Bidang IPP).