BANJARBARU (4/3/2024) – Hasil perencanaan dan penganggaran tahun 2023 belum efektif dan tidak menyasar terhadap program pemerintah. Hal ini memicu Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kegiatan pengawasan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2024 yang berfokus pada sektor pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perencanaan, Penganggaran dan Penanggulangan Kemiskinan 2024 pada hari Senin, 4 Maret 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Inspektur dan Kepala Dinas yang membidangi Evaluasi Perencanaan, Penganggaran dan Penanggulangan Kemiskinan se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Ayi menjelaskan bahwa meskipun jika dilihat dari indikator makro, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun masih ada beberapa area yang memerlukan perbaikan, di antaranya tingkat pendidikan yang masih rendah, usia harapan hidup sekitar 73 tahunan, sementara pendapatan per kapita telah mencapai 12 jutaan.

Di bidang kesehatan, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam menanggulangi risiko anak-anak yang tidak lulus sekolah. Tingkat kemiskinan, meskipun berada di bawah rata-rata nasional pada 4,29%, namun belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan masih cukup tinggi, mencapai 4,31%. Evaluasi juga menemukan bahwa program UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Selanjutnya, Ayi Riyanto menyampaikan lesson learned atas evran tahun 2023 yaitu evran yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan harus dipandang sebagai satu kesatuan dan dengan memadukan simpulan hasil evran dengan hasil pengawasan lain akan saling memperkaya analisis dan mempertajam rekomendasi.

Ayi juga mengungkapkan bahwa belanja pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan pada lima sektor yang dievaluasi, yaitu sektor pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pemberdayaan UMKM, daya saing pariwisata, dan ketahanan pangan, masih berpotensi cukup signifikan belum langsung diterima masyarakat, tidak efektif, dan tidak efisien.

"Hasil pengawasan evran juga memberikan hard evidence atas permasalahan persisten dalam perencanaan pembangunan. Hasil dapat digunakan untuk identifikasi titik kritis atau risiko pengawasan lainnya. Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi perencanaan pembangunan sudah ditetapkan, tapi implementasi belum optimal. Namun kendali di level outcome tidak terjaga sehingga intervensi berpotensi tidak efektif mengungkit pencapaian sasaran pembangunan, termasuk merekontruksi desain perencanaan dengan lebih berorientasi pada hasil, mengalokasikan anggaran pada program yang berdampak tinggi, dan meningkatkan pengawasan anggaran agar lebih berdampak pada sasaran pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membangun budaya sadar risiko,” tambah Ayi.

Sementara itu, sambutan Sekretaris Daerah yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pemerintah Daerah Ariadi Noor menyampaikan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan harus menyusun rencana komprehensif dan alokasi dana yang efektif untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan sejalan dengan tujuan pembangunan. Untuk itu, kerja sama lintas sektor dan lembaga sangat diperlukan. Ariadi juga berpesan agar evaluasi atas perencanaan dan penganggaran harus menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan program di masa mendatang. 

(Kominfo BPKP Kalsel/UR/AZS/HDS/OR)