BPKP Kawal Proyek Prioritas Strategis Rantai Pasok Komoditas Pangan Nasional

  

BANJARBARU (4/3/2024) – Dalam rangka melaksanakan pengawasan sektor-sektor strategis domestik untuk mewujudkan ketahanan pangan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan hadir untuk memantau tercapainya keterjangkauan dan dan ketersediaan pangan yang salah satunya ditentukan oleh kelancaran rantai pasok (supply chain) komoditas pangan.

Pangan mungkin saja tersedia di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya ketersediaan komoditas pangan yang mempengaruhi harga komoditas pangan di pasar dan keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan tersebut.

Dalam rangka melihat bagaimana pangan didistribusikan dan diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dilakukan uji petik pengawasan rantai pasok komoditas pangan berupa beras, cabai, dan bawang putih di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin. Khususnya di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Antasari Banjarmasin, Pasar Wangkang Marabahan, Pasar Tapandang Beseri Pelaihari, dan Pasar Keraton Kabupaten Tapin.

Pengawasan ini dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kesesuaian implementasi kebijakan serta menilai tata kelola dan efektivitas kegiatan yang terlibat dalam rantai pasok komoditas secara komprehensif di Provinsi Kalimatan Selatan.

Komoditas beras di Kalimantan Selatan terdiri dari dua jenis beras, yakni beras lokal berbulir kecil dan beras premium berbulir besar. Sebagian besar beras lokal dapat dipenuhi oleh produksi petani lokal, sedangkan untuk beras premium, didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Perubahan cuaca dan ketersediaan pupuk menjadi hambatan dalam peningkatan produksi dan distribusi komoditas beras di Kalimantan Selatan.

Selain itu, masih dijumpai beberapa permasalahan dalam tata niaga rantai pasok komoditas di Kalimantan Selatan antara lain belum adanya peraturan terkait tata kelola niaga, sebagian besar komoditas pangan dipasok dari luar pulau Kalimantan, serta kualitas sarana prasarana distribusi belum optimal.

 

(Kominfo BPKP Kalsel/UR/IH/MH)