TERNATE (29/2/2024) – Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menerima kunjungan kerja dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI pada hari Rabu, 28 Februari 2024.

Kunjungan ini dalam rangka benchmarking pengelolaan keuangan, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan pencapaian indikator penyerapan anggaran di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini berlangsung di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, seluruh Pegawai Bagian Umum, para Koordinator Pengawasan JFA, Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setjen DPR RI, dan Tim Biro Keuangan Setjen DPR RI.

Kegiatan ini dibuka dengan keynote speech dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tri Wibowo Aji. Kepala Perwakilan menyampaikan terima kasih kepada Setjen DPR RI yang telah berkunjung dan memilih BPKP Maluku Utara sebagai tempat benchmarking.

Selanjutnya, disampaikan bahwa indikator pencapaian IKPA menjadi salah satu target kinerja organisasi dalam pelaksanaan anggaran. Pencapaian pelaksanaan anggaran ini diperlukan sebuah komitmen dan kerja sama yang baik dari seluruh personal BPKP baik auditor, Korwas, Kepala Bagian Umum, dan seluruh stafnya. Tidak hanya dalam penyerapan anggaran, kesuksesan pencapaian IKPA juga diimbangi dengan indikator tertibnya administrasi kepegawaian, umum, dan keuangan.

Dalam hal ini, Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setjen DPR RI Sam Karya Nugraha menyampaikan bahwa kedatangannya dalam rangka benchmarking sekaligus belajar terkait pencapaian IKPA yang baik. Sam berharap dengan adanya benchmarking ini pengelolaan IKPA di Setjen DPR RI bisa meningkat. Selain itu, Tim Biro Keuangan Setjen DPR RI juga menyatakan banyak hal yang dipelajari dengan kegiatan benchmarking di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Selain belajar tentang IKPA dan manajemen pengelolaan keuangan, mereka juga memperoleh banyak informasi terkait kolaborasi Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan, serta implementasi berbagai aplikasi penunjang yang saling terintegrasi dalam membentuk Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara Pegawai Perwakilan BPKP Maluku Utara dengan Tim dari Biro Keuangan Setjen DPR RI.

(Kominfo BPKP Malut/April)