JAKARTA (12/2/2024) – Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPKP menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan studi banding terkait dengan manajemen tata kelola dan penilaian kinerja KPK di Ruang Rapat Lantai 1 Grha SDM Kantor Pusat BPKP.

Kepala Biro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas menyampaikan bahwa perubahan di dalam pengelolaan kepegawaian di KPK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan status tersebut, maka seluruh pengelolaan kepegawaian KPK harus sesuai dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Pengelolaan yang sudah ada belum optimal dikarenakan adanya perbedaan status kepegawaian.

Sementara itu, Kepala Biro SDM BPKP Raden Mas Aris Santosa menyampaikan paparan mengenai  pelaksanaan sistem presensi, manajemen talenta, manajemen kinerja, layanan kepegawaian seperti cuti, kenaikan pangkat, dan pembuatan SKP kinerja. Layanan kepegawaian BPKP telah diintegrasikan ke dalam portal serta dapat diakses secara mobile sehingga lebih cepat dan mudah untuk digunakan. Selain hal tersebut juga dilakukan kolaborasi mengenai sistem pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK agar dapat dimasukan ke dalam aplikasi pelaporan internal BPKP.

(Kominfo BPKP/Biro SDM BPKP)