BANJARBARU (14/11/2023) – Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masing-masing harus terus mengendalikan inflasi daerah dengan strategi yang komprehensif.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap, menyikapi angka inflasi Kalimantan Selatan yang menurun menjadi 2,65%.

Diungkapkan olehnya, berdasarkan penyelisikan di lapangan, efektivitas program/kegiatan pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan pada Triwulan III tahun 2023 perlu ditingkatkan.

Pasalnya, peta jalan pengendalian inflasi pada 14 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya memuat strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif). Beberapa pemerintah daerah juga belum memiliki rencana aksi yang konkret.

Hal lain yang diungkapkannya, realisasi anggaran program/kegiatan pengendalian inflasi daerah sampai dengan 31 Agustus 2023 baru sebesar 16,20% dari total anggaran yang tersedia.

Inspektorat daerah di masing-masing pemerintah daerah juga belum melakukan pengawasan langsung terhadap anggaran dan realisasi program/kegiatan pengendalian inflasi tersebut.

Rudy mengingatkan, para kepala daerah di Kalimantan Selatan harus terus mewaspadai dan memonitor fenomena domestik maupun global yang akan berdampak pada inflasi.

Inflasi Menurun

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan inflasi gabungan tiga kota pembentuk indeks harga konsumen (IHK) di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 2023 year on year (yoy) tercatat sebesar 2,65%. Namun, beras masih menjadi komoditas pangan pendorong inflasi.

Disinyalir, memasuki pekan ketiga bulan November 2023, harga beras di Kalimantan Selatan akan mengalami kenaikan rata-rata 20-50%.

Bantuan dari BULOG melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan saat darurat, kerawanan pangan pasca bencana, dan stabilisasi harga juga diperkirakan tidak akan terlalu berhasil dalam menekan harga beras.

Sebab, berdasarkan pemantauan program CBP di lapangan, Rudy menuturkan, beberapa pengecer masih menjual harga beras CBP dengan harga tinggi.

Di tengah tantangan menuju Pileg, Pilpres, dan Pilkada yang kompetitif, Rudy mengingatkan, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak perlu terus dijaga, baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan TNI/Polri.

(Kominfo BPKP Kalsel)