MANADO (5/10/2023) – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara menerima kunjungan Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Maya Rumantir beserta tim ahli pada hari Kamis, 5 Oktober 2023 di kantor perwakilan.

Pada kunjungan tersebut, senator beserta tim ahli langsung disambut oleh Plt Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Abd. Wahab, Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Investigasi Patardo H. Nainggolan, Korwas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) Rudy Siswanto, serta Subkoordinator Kepegawaian Hasanuddin.

Usai diterima, Maya menjelaskan maksud kunjungannya yaitu dalam rangka audiensi terkait pengawasan dana desa serta pengawasan aset barang milik daerah (BMD) di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh BPKP.

Menanggapi kunjungan senator, Plt Kepala Perwakilan menjelaskan bahwa BPKP berkomitmen mendorong pemerintahan desa untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desanya di Sulawesi Utara. Akan tetapi dalam prosesnya masih terdapat beberapa permasalahan yang didapatkan seperti pengelolaan aset desa yang belum tertib, desa belum mampu menghasilkan produk unggulan, serta pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan ketentuan.

Oleh karena itu, melalui implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh desa dapat diatasi, dana desa yang dikelola akan semakin optimal untuk kepentingan masyarakat, akuntabilitas keuangan desa akan selalu meningkat, keterbatasan SDM pengelola keuangan desa dapat teratasi, serta memudahkan permintaan laporan keuangan desa dari kementerian dan lembaga.

Lebih lanjut, Wahab menyampaikan bahwa BPKP juga memberikan saran dan masukkan dalam hal Manajemen Aset Daerah. Melalui Simda BMD yang terintegrasi dengan aplikasi Financial Management Information System (FMIS), BPKP memberikan pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Senada dengan Wahab, Maya mengapresiasi tugas-tugas serta saran dan masukkan yang diberikan oleh BPKP kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dana desa serta pengawasan aset daerah. Ia berharap, BPKP dapat terus diberikan kelancaran dalam mengawal pengelolaan keuangan desa serta aset daerah di Sulawesi Utara.

(Kominfo BPKP Sulut/TH)