AMBON (5/1/2023) – Dalam rangka mendukung pembangunan jaringan intra pemerintah daerah yang terintegrasi dan menunjang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Maluku, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku melakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi Maluku. 

Yunaedi membuka pertemuan tersebut dengan menyampaikan maksud kedatangannya dalam rangka koordinasi perihal penerapan aplikasi Financial Management Information System (FMIS), Cash Management System (CMS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, dimana aplikasi-aplikasi tersebut dapat menunjang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Maluku sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2021 tentang SPBE.

Lebih lanjut lagi, Yunaedi mengatakan bahwa BPKP telah berkomunikasi dengan seluruh pemerintah daerah di Maluku. Selain itu, pihaknya juga mendapat respon dari BPKP Pusat yang rencananya Perwakilan BPKP Provinsi Maluku akan menyelenggarakan acara Launching dan Workshop bersama Pemda Maluku Tengah dan Pemda Maluku Barat Daya, dengan melibatkan Bank Maluku Malut sebagai pemilik server FMIS. Yunaedi meminta kesediaan Sekda Maluku Sadali Ie untuk membuka acara tersebut yang digelar pada 11--12 Januari 2023.

Menanggapi hal itu, Sadali merespon dengan positif dan mengatakan bahwa dirinya bersedia menghadiri acara tersebut. Dirinya mendukung penuh dengan apa yang dilakukan BPKP dalam mendorong pembangunan jaringan intra pemerintah daerah yang terintegrasi dan menunjang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Maluku. Sadali berharap komitmen BPKP ini dapat segera terwujud terkait penggunaan aplikasi FMIS secara penuh bagi seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Maluku.

Senada dengan Sekda, Kepala Perwakilan Yunaedi juga berharap dengan adanya pembangunan server untuk aplikasi FMIS di Maluku, dapat menunjang upaya berkelanjutan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Maluku. “Saya harap dengan kolaborasi dari pemprov, Bank Maluku Malut dan BPKP pada pembangunan server FMIS di Maluku, dapat menunjang upaya berkelanjutan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hal ini juga mendukung program Gubernur tentang Maluku Digital,” pungkas Yunaedi.

(Kominfo BPKP Maluku/AKB)