TONDANO (22/11/2022) - Meningkatnya dana desa yang dikelola, diperlukan aplikasi untuk mempermudah tata kelola keuangannya. Di samping itu, keterbatasan SDM pengelola keuangan desa serta kompleksitasnya transaksi keuangan desa membuat penatausahaan keuangan desa sering terlambat. Untuk itu, diharapkan dengan Siskeudes dapat mempercepat laporan keuangannya serta mempermudah pemantauan realisasi dana desa.

“Siskeudes dibutuhkan karena anggaran dana desa yang dikelola semakin meningkat serta alasan-alasan lainnya,” ujar Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring saat memberikan arahan dalam kegiatan Workshop Siskeudes bagi Operator Desa di Kabupaten Minahasa di Hotel Mercure Tateli, Minahasa.

Ia menyampaikan bahwa BPKP sebagai auditor internal Presiden, menjalankan fungsi assurance dan consulting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Fungsi assurance dilakukan dengan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa, audit BLT DD, evaluasi tata kelola aset desa, sedangkan untuk fungsi consulting, BPKP mengimplementasikan aplikasi Siskeudes dan konsultasi terkait pengelolaan dana desa. 

Untuk pengawasannya, BPKP bersama Kemendagri sudah mengembangkan aplikasi Siswaskeudes bagi APIP pada pemerintahan daerah. Melalui Siswaskeudes, diharapkan dapat mempermudah APIP dalam melakukan pengawasan keuangan desa.

Ia meminta agar para peserta yang berasal dari unsur perangkat desa di Kabupaten Minahasa dapat mengikuti bimtek dengan cermat agar kemampuan dan kompetensi dapat bertambah, serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa dapat diatasi.

(Kominfo BPKP Sulut/TH)