Sejak tahun 2015-2020, pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran bansos hingga mencapai Rp390 triliun. Ateh mengamini tugas dari Wapres RI untuk memastikan dampak anggaran bansos dan subsidi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat kurang mampu. "Kita fokusnya ke yang tahun 2020, karena udah mulai jalan. Bagaimana memastikan anggaran dana-dana itu bisa sampai kepada yang seharusnya, kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Ateh. Menurutnya, pengawasan ini akan melihat pengaruh dana tersebut kepada kemiskinan di Indonesia.

 

Sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah yang independen, hasil pengawasan oleh BPKP ini nantinya akan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan pemerintah terhadap keberlangsungan program-program pemerintah.