Acara Monitoring Dan Evaluasi Atas Tindak Lanjut Hasil Korsupgah Tahun 2015 Di Kabupaten Ketapang dihadiri oleh Bupati Ketapang Martin Rantan, Wakil Bupati Ketapang Suprapto, Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus, dan perwakilan dari Sekda yang dihadiri Asisten 3 Setda Hironimus Tanam.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Arman Sahri Harahap, dalam sambutannya menyampaikan agar seluruh jajaran pemerintah Kabupeten Ketapang selalu berpegang pada aturan dan menegakkan integritas dalam mengelola pemerintahan, sehingga dapat terhindar dari tindak pidana korupsi.

Disamping itu, Arman juga mengingatkan mengenai laporan keuangan tahun 2016, harus melampirkan ringkasan laporan keuangan pemerintahan desa, sesuai dengan surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 143/8350/BPD tanggal 27 Neovember 2015 perihal Pengelolaan Dana Desa. Arman memberikan saran, agar pemerintah kabupaten Ketapang menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa.

Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Budi Mateus dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan warning atau peringatan bagi jajaran eksekutif dan legislatif di Kabupaten Ketapang, agar selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan meninggalkan sifat-sifat koruptif.

Sementara itu Bupati Ketapang Martin Rantan dalam arahannya juga mengingatkan, jajarannya harus segera melaksanakan rekomendasi hasil Korsupgah Tahun 2015 yang lalu, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Bupati juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan peringatan bagi jajaran pemerintah Kabupaten Ketapang, agar selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan berintegritas.

(Humas BPKP Kalbar/end)