Peningkatan Efektifitas Manajemen Risiko Pada JKN/KIS Jawa Barat

Bandung, (11/8)  bertempat di Victory Room Hotel Majesty Bandung, dilaksanakan Acara FGD Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Program JKN Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan Acara Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/ KIS Tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dari tanggal 11 s.d 12 Agustus 2016. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Deni Suardini, berkesempatan menjadi Narasumber dan menyampaikan tentang pentingnya Peningkatan Efektifitas Manajemen Risiko Pada JKN/KIS Jawa Barat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Hj. Alma Lucyati, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta dari Dinas Kesehatan Kab/Kota, pimpinan Rumah Sakit/Puskesmas, BPJS, dan pihak terkait lainnya. Sebagai mitra BPKP, Alma juga menyampaikan laporan ringkas berkenaan dengan penyelenggaraan pembiyaan JKN/ KIS yang ditekankan pada kendala yang selama ini dihadapi, seperti dalam Kepesertaan, Pembiayaan, Pelayanan, dan Manajemen.

Dijelaskan bahwa Database dalam kepesertaan belum menyajikan data akurat, sehingga seringkali ditemukan data ganda maupun data peserta belum terdata. SDM yang belum memadai dalam manajemen baik administratif maupun keuangan. Oleh sebab itu diharapkan kedepan BPKP dapat memberi pendampingan dalam penyelenggaraan JKN/ KIS, sehingga kendala-kendala yang ada selama ini dapat diatasi.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat, Deni Suardini, menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Dinkes Jabar menyelenggarakan FGD, dimana BPKP Jabar dapat ikut melaksanakan fungsinya sebagai mitra dalam menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat seperti Dinas Kesehatan. Untuk itu BPKP siap untuk dimintai saran dan pendapat, maupun pendampingan manajemen keuangan, barang dan jasa, serta manajemen kinerja.  

Pada kesempatan tersebut, Deni juga menyampaikan tentang pentingnya Peningkatan Efektifitas Manajemen Risiko Pada JKN/KIS Jawa Barat, yang seharusnya diselenggarakan oleh segenap aparatur pemerintah dalam pelaksanakan tugas-tugas kepemerintahan, agar terhindar dari kekeliruan yang dapat menghambat kinerja organisasi, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan aset.

Untuk itu diharapkan kepada peserta agar tidak segan-segan berkonsultasi dengan BPKP Provinsi Jawa Barat, apabila mengalami kendala dan kesulitan manajerial, baik keuangan, aset dan administrasi. Acara dilanjutkan dengan  penjelasan  teknis  hasil Audit JKN yang disampaikan oleh Auditor Madya Maman Rusmana dan Auditor Iwan Ridwan yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif.

(Humas BPKP Jabar/Ruzuar-TIM/end)