Hadir dalam acara ini Wakil Bupati Ade Sugianto, Sekda  Kabupaten Tasikmalaya H. Abdul Kodir, Inspektur Kabupaten Tasikmalaya H. Iwan Saputra, SE, M.Si, para Asisten daerah, Kepala UPD – SKPD dan para Camat, sementara Kaper BPKP Jabar di dampingi Kabid APD John Z. Nasaputra, Auditor Madya, Endik dan Ahmad Zahidin.

Setelah penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman), Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Deni Suardini menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan kepada BPKP Jabar sebagai mitra pendamping dalam pengembangan manajemen pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai Putra Daerah Tasikmalaya Kaper BPKP Jabar Deni Suardini merasa punya kewajiban lebih untuk ikut berkontribusi dalam membangun Kabupaten Tasikmalaya dengan membuka diri untuk bekerjasama secara maksimal baik secara pribadi maupun organisasi.

Dijelaskan pula sebagai mitra, BPKP Jabar siap memberikan layanan dan konsultasi segala permasalahan dalam manajemen pemerintahan, terutama manajemen pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan Asetnya.

Lebih lanjut Deni Suardini menjelaskan latar belakang, dasar hukum dan standar manajemen pemerintahan yang bersih (Good & Clean Governance) yang mesti dilaksanakan untuk menghindari risiko penyimpangan yang melanggar hukum.

Dijelaskan pula bahwa dengan melaksanakan manajemen risiko yang memadai dapat menghindari kekeliruan yang tidak perlu, sehingga dapat memberikan performance kinerja optimal yang pada akhirnya dimungkinkan mendapat opini WTP oleh BPK, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebagai stakeholder, apabila Pemerintah sudah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang baik (Good & Clean Governance).

Bupati Tasikmalaya H. Uu Ruzhanul Ulum dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jabar yang sudah terjalin dengan baik selama ini, dan atas kesediaan BPKP Provinsi Jabar dalam memberikan pendampingan bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Kepada jajarannya, Bupati mendorong untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kerjasama ini untuk meningkatkan kompetensi SDM/pegawai Pemkab Tasik yang nantinya dapat meningkatkan kinerja untuk mendapatkan Opini WTP dari BPK jika memungkinkan. Oleh karena itu Bupati berharap untuk tidak  ragu dan  pro aktif berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak BPKP Provinsi Jabar.

Diakhir acara dilakukan juga penandatanganan komitmen penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar menjadi pemerintahan yang baik (Good & Clean Governance) oleh pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab Tasikmalaya.

(Humas BPKP Jabar/ Ruzuar-TIM/end)