Bangli (23/8/ 2023) – Bertempat di Gedung BHUKTI, MUKTI, BHAKTI (BMB) Bangli, telah dilaksanakan kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bangli, diikuti oleh Perbekel dan Sekretaris Desa (sekdes) se-Kabupaten Bangli, turut hadir Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, Ida Bagus Giri Putra, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur.

Kegiatan Workshop yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, mewakili Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, menghadirkan narasumber Anggota Komite IV DPD RI, Made Mangku Pastika, Inspektur Utama Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Ari Dwikora Tono, Kepala KPPN Amlapura, I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja, dan Koordinator Pengawasan Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Joko Sunaryanto.

Dalam sambutan Pembukaan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar mengatakan bahwa pengelolaan keuangan di desa akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap pembangunan desa. Maka dari itu sangat penting kiranya kepada perbekel dan seluruh perangkat desa untuk memahami aturan dan regulasi, sehingga mampu bekerja dengan baik dan benar, “Pengelolaan keuangan desa merupakan denyut nadi dari pemerintahan desa, sehingga perlu mendapat atensi yang sangat ketat dari semua pihak”, jelasnya

Lebih lanjut Wayan Diar menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan haruslah dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan azas pengelolaan keuangan yaitu efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel, sehingga akan lebih terukur dan ada kejelasan yang berkaitan dengan target kinerja yang akan menjadi output dari pengelolaan keuangan, dan memberikan dampak yang sangat positif terhadap pembangunan desa.” Maka dari itu sangat penting kiranya kepada perbekel dan seluruh perangkat desa untuk memahami aturan dan regulasi, sehingga mampu bekerja dengan baik dan benar”, tandasnya.

Dalam sambutan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur mengatakan bahwa sumber pendapatan terbesar APBN adalah pajak yang berasal dari rakyat, sekitar 90 persen pajak dalam negeri itu sebagian besar PPN dan PPh. Artinya sumber pendapatan kita dari rakyat kita sendiri dan digunakan untuk rakyat. “Oleh karena itu, menjadi satu amanah bagi kita semua untuk mengelola dana tersebut bagi kepentingan rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyat”, tegasnya.

Lebih jauh Muhammad Masykur mengatakan bahwa terkait pengelolaan keuangan desa, baik kebijakan penggunaan Dana Desa, mekanisme dan evaluasi penyaluran Dana Desa, pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa termasuk aset, BPKP sudah membangun aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDES) yang dapat digunakan oleh aparat desa, dan BPKP Bali siap memfasilitasinya.

Sesi pembahasan, dilaksanakan dengan metode diskusi panel dengan moderator Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, Ida Bagus Giri Putra, diskusi panel diawali dengan pemaparan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Made Mangku Pastika, dengan topik Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah terkait Desa. Materi kedua disampaikan oleh Inspektur Utama BKKBN Ari Dwikora Tono, dengan topik Strategi Pengawalan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) 2021-2024 Tingkat Desa. Kepala Kantor KPPN Amlapura, I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja memaparkan tentang Dana Desa Tahun 2023 Mendukung Pembangunan Ekomoni; dan terakhir Joko Sunaryanto selaku Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Bali memaparkan Kinerja Desa Meningkat Masyarakat Sejahtera, pada akhir paparannya Joko Sunaryanto mengatakan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa, BPKP Bali telah membuat aplikasi konsultasi online yang menjadi media komunikasi dan konsultasi desa yang bisa digunakan oleh aparat desa melalui tautan konsultasi.balesanti.id