File Undang-Undang Kategori Peraturan Pemerintah Tahun 2002
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Pemerintah No. 01 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Sensor Film di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

2.

Peraturan Pemerintah No. 02 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

3.

Peraturan Pemerintah No. 03 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

4.

Peraturan Pemerintah No. 04 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural

5.

Peraturan Pemerintah No. 05 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

6.

Peraturan Pemerintah No. 06 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek

7.

Peraturan Pemerintah No. 07 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

8.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara

9.

Peraturan Pemerintah No. 09 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

10.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

11.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

12.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

13.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

14.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tentang Karantina Tumbuhan

15.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tentang Karantina Ikan

16.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelabuhan Indonesia I

17.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelabuhan Indonesia II

18.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

19.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Angkasa Pura I

20.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

21.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

22.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelayaran Nasional Indonesia

23.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perusahaan Gas Negara

24.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaanundang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

25.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

26.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif

27.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif

28.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

29.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Merpati Nusantara Airlines

30.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero)PT Indosat Tbk.

31.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

32.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

33.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Luar Negeri

34.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan

35.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tentang Dana Reboisasi

36.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia

37.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan

38.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

39.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

40.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tentang Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

41.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

42.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

43.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

44.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

45.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I

46.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

47.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial

48.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001

49.

Peraturan Pemerintah No. 49 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian

50.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

51.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tentang Perkapalan

52.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT Pal Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Dan PT Len Industri Dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis

53.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

54.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tentang Usaha Perikanan

55.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Tambang Batubara Bukit Asam

56.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Tbk

57.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam

58.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Di Bidang Jasa Riset Kelautan Dan Perikanan

59.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

60.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe

61.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah

62.

Peraturan Pemerintah No. 62 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

63.

Peraturan Pemerintah No. 63 Tentang Hutan Kota

64.

Peraturan Pemerintah No. 64 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Kawasan Berikat Nusantara

65.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Varuna Tirta Prakasya

66.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

67.

Peraturan Pemerintah No. 67 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

68.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tentang Ketahanan Pangan

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU
Loading the Player...
Video Lainnya