File Undang-Undang Kategori Peraturan Pemerintah Tahun 2004
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

2.

Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2004 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

3.

Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2004 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Rajawali Nusantara Indonesia

4.

Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2004 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

5.

Peraturan Pemerintah No. 05 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

6.

Peraturan Pemerintah No. 06 Tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara

7.

Peraturan Pemerintah No. 07 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian

8.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

9.

Peraturan Pemerintah No. 09 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara

10.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset

11.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya

12.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

13.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial

14.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tentang Perusahaan Umum (Perum)Pembangunan Perumahan Nasional

15.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tentang Penatagunaan Tanah

16.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara,dan Penerima Pensiun/Tunjangan

17.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

18.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan

19.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

20.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

21.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

22.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

23.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

24.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

25.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe

26.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

27.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

28.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc)

29.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

30.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

31.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

32.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Niaga Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk

33.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbit Dan Toko Buku Pradnya Paramita Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka

34.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

35.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

36.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik

37.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjung Pinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau

38.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka)di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

39.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

40.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

41.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

42.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tentang Perencanaan Kehutanan

43.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Perlindungan Hutan

44.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik

45.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

46.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I)

47.

Peraturan Pemerintah No. 49 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II)

48.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III)

49.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV)

50.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)

51.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)

52.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tentang Majelis Rakyat Papua

53.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU
Loading the Player...
Video Lainnya