Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

BPKP Dampingi Pemerintah Kota Manado untuk Wujudkan Zona Integritas
04 September 2013 15:24:44 / sulut / dibaca: 1589 kali / Kat: SPIP

“Cegah dan berantas korupsi demi optimalisasi kerja dan kinerja dalam membangun Manado sebagai Kota Wisata Berwawasan Lingkungan dengan world class service” – G.S. Vicky Lumentut (Walikota Manado)

Sebagai upaya dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Manado bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Acara Peningkatan Komitmen SKPD dalam Menunjang Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Manado, pada hari Selasa (03/09), bertempat di Swiss-bel Hotel Maleosan, Manado.

Dalam acara yang dipimpin oleh Walikota Manado – Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, SH. MSi., hadir Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah – Iman Bastari, Ak., M.Acc., Asisten Deputi Pemantauan & Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian PAN & RB – Drs. Eddy Suryanto, MM., Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara – Drs. Adil Hamonangan Pangihutan, MM., Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara – Helda Tirajoh, SH., para Asisten, Staf Ahli, serta para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

Acara diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Kepala SKPD di hadapan Walikota Manado, serta pembacaan pencanangan komitmen SKPD dalam menunjang Pembangunan Zona Integritas yang diwakili oleh Kepala BP2T Kota Manado. Pada acara tersebut, dirangkaikan pula launching aplikasi e-Monev APBD dan e-SAKIP yang ditandai dengan log in aplikasi secara langsung oleh Walikota Manado.

Dalam sambutannya, Helda Tirajoh selaku perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang baik selain tercermin dari mekanisme sistem prosedur pelayanan publik juga terbentuknya tim pengelola pengaduan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa hal penting dari pelaksanaan acara tersebut adalah implementasi dari komitmen tersebut.

Asdep Pemantauan dan Evaluasi AKIP Kemenpan & RB – Eddy Suryanto, dalam sambutannya mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui acara tersebut. Ia mengatakan bahwa pencanangan komitmen dari seluruh SKPD maupun launching aplikasi e-Monev APBD dan e-SAKIP merupakan awal dari pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Manado. Komitmen dari Walikota Manado beserta para jajarannya tersebut perlu dilanjutkan dengan beberapa upaya lain dalam rangka percepatan perwujudan Zona Integritas, antara lain penyusunan Rencana Aksi Penguatan Kinerja, pelaksanaan kewajiban Pelaporan Keuangan yang akuntabel, e-Procurement, serta Mekanisme dan Prosedur Pengelola Pengaduan Masyarakat.

Dalam sambutannya, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah – Iman Bastari, mengapresiasi pelaksanaan acara tersebut sebagai salah satu langkah awal Pemerintah Kota Manado dalam mewujudkan Zona Integritas dan dapat dijadikan contoh bagi pemerintah kota/kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Utara. “BPKP siap mendampingi Pemerintah Kota Manado dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani”, tegasnya. Ia menambahkan bahwa wilayah Zona Integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab top management, namun harus disokong oleh semua pihak termasuk pihak legislatif. Oleh karena itu, upaya pencanangan komitmen jangan hanya dijadikan seremonial belaka namun dilanjutkan dengan upaya-upaya lanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adanya kemajuan teknologi informasi dewasa ini dapat mengurangi kelemahan dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik.

Walikota Manado – G.S. Vicky Lumentut, menyampaikan bahwa komitmen Pemerintah Kota Manado dalam upayapencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang antara lain melalui kegiatan Senin Tuntas Temuan Plus (Sentas T Plus), maupun  launching e-Monev APBD dan e-SAKIP ini, telah membuahkan banyak hasil, diantaranya Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dari KPK yang memperoleh nilai 7,23 atau peringkat 2 nasional, meningkatnya opini Laporan Keuangan menjadi Wajar Dengan Pengecualian, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meraih predikat CC. Namun demikian, upaya-upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah on the right track ini tidak lantas membuat jajaran Pemerintah Kota Manado berpuas diri karena masih banyak hal yang belum dicapai, terutama Laporan Keuangan yang belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Acara ini juga menjadi komitmen bersama antara seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kota Manado untuk dapat meraih opini WTP. Dalam akhir sambutannya, ia berterima kasih kepada BPKP yang selama ini telah banyak membantu proses pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Manado yang dalam 3 tahun masa kepemimpinannya telah mengalami kemajuan sembari kembali menegaskan tekad untuk meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013.

Pada akhir acara, berlangsung sesi tanya jawab dan penyampaian materi Pentingnya SPIP untuk Mencegah Fraud/Korupsi dan Membangun Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Iman Bastari yang dimoderatori oleh Adil Hamonangan Pangihutan. Iman Bastari menyampaikan beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam rangka penilaian WBK dan WBBM yang sedang dirintis Pemerintah Kota Manado. Ia juga menyampaikan bahwa peran penting SPIP sebagai first defense bagi pemerintah daerah dalam upaya mengantisipasi fraud dalam proses manajemen/pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan SPIP yang efektif merupakan tanggung jawab seluruh jajaran pemerintah daerah, bukan hanya top management. Pada akhirnya, implementasi SPIP yang  efektif pada seluruh tahapan proses manajemen/pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi pondasi kuat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah sehingga opini WTP dapat diraih, serta mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. (humas/amfdp)



Share      

Berita Terkait:

09 Juni 2014 15:13:11 / sulut / dibaca: kali / Kat: SPIP
SPIP dan SAP Akrual Dapatkan Atensi Peserta Forum Sekretaris DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara
19 Nopember 2013 13:30:37 / sulut / dibaca: kali / Kat: SPIP
Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang Efektif melalui Peran SPIP dan APIP yang Optimal
14 Nopember 2013 10:28:13 / sulut / dibaca: kali / Kat: SPIP
Pentingnya Implementasi SPIP dan Peran APIP dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government
23 Agustus 2013 16:26:05 / sulut / dibaca: kali / Kat: SPIP
Kejar WTP, Pemkab Minahasa & BPKP Sulut gelar Bimtek Penilaian Risiko Pencapaian Opini LKPD
20 Agustus 2013 23:02:50 / sulut / dibaca: kali / Kat: SPIP
Rendahnya Komitmen Kepala Daerah, Salah Satu Penyebab Belum Diperolehnya Opini WTP


ALBUM EKSIBISI


 

 


ALBUM SEMINAR