Berita Seputar Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

BPKP Siap Mengawal Percepatan Penyerapan APBD 2020 dan Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kamis (8/10) Dadang Kurnia selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menjadi narasumber pada acara Rapat Pengawalan Penyerapan APBD dan PEN pada Pemerintah Daerah Tahun 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini merupakan salah satu cara untuk mendorong percepatan penyerapan APBD dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada pemerintah daerah. Selain APIP dan BPKAD dari pemerintah daerah, kegiatan rapat melalui daring ini juga mengundang berbagai pihak termasuk Dirjen Bina Keuangan Daerah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI

Penggunaan Dana COVID-19 Yang Akuntabel dan Tepat Sasaran

Rabu(30/9) Dadang Kurnia selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menjadi narasumber pada acara Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini mengambil Tema “Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Indonesia Maju”. Dadang Kurnia memaparkan materi Penggunaan Dana  COVID-19 Yang Akuntabel dan Tepat Sasaran Bagi Pemerintah Daerah. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri ini mengundang seluruh Sekretaris Daerah di Indonesia.

Workshop, Evaluasi, dan Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Sukoharjo

Rabu (30/9) Perwakilan BPKP  Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Workshop, Evaluasi, dan Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Menara Wijaya Perkantoran Kabupaten Sukoharjo Lantai 10 diadakan pada hari Selasa (29/09), . Kegiatan dengan tema “Pengelolaan Dana Desa yang cepat, tepat, dan terpadu sebagai upaya Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19” ini bertujuan memperoleh informasi mengenai pengelolaan Dana Desa termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan pemanfaatan hasil penggunaan Dana Desa pada tingkat Kabupaten maupun Desa dengan dihadiri kurang lebih sebanyak 100 peserta.

Siskedues dan Siswaskeudes Mendukung Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Dana Desa

(Selasa,29/09). Pada Hari Jumat (25/09), Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) untuk menyampaikan informasi mengenai Aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes Kegiatan yang diikuti oleh Koordinator Wilayah KPK di seluruh Indonesia ini diselenggarakan secara video conference. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mendukung tugas KPK dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Daerah. Dalam rencana aksi tersebut, Tata Kelola Dana Desa menjadi salah satu indikator yang dipantau.

CACM mendorong APIP untuk Dapat Bertransformasi ke Digital Audit

(Jumat,28/08). Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyelenggarakan Focus Group Discussion(FGD) Pengembangan Continuous Auditing & Continuous Monitoring (CACM) pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2020. Kegiatan FGD yang diadakan di aula Perwakilan BPKP Provinsi Lampung ini diikuti oleh Struktural dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Perwakilan BPKP Lampung serta undangan dari mitra kerja pemerintah daerah yang telah ditunjuk. Tujuan Focus Group Discussion CACM ini adalah Mendapatkan masukan dalam hal persiapan penyusunan disain awal Pengembangan CACM dalam Penyelenggaraan Keuangan Daerah.