VISI

Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut akan menjadi arah perkembangan organisasi ke depan, yang mengandung makna bahwa dimasa yang akan datang Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah harus mempunyai peran dalam mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam ketertiban, kelancaran dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah.

MISI

1.Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang mendukung tata kepemerintahan yang baik.

2.Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

TUJUAN STRATEJIK

Tujuan stratejik memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan stratejik, maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Lebih lanjut pencapaian tujuan merupakan ukuran keberhasilan sampai sejauh mana visi-misi organisasi telah dicapai.

Tujuan stratejik yang telah ditetapkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah adalah :

1.   Peningkatan  Kualitas  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  dan Pembangunan  Daerah yang Bersih  dan Efektif.

2.   Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

3.   PeningkatanKapabilitasPengawasanIntern  Pemerintah  Daerah yang Profesional dan Kompeten.

TUGAS DAN FUNGSI

       Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala BPKP di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah.

         Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian,  perumusan,   dan penyusunan  kebijakan  teknis  pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangandan program lintas sektoral pembangunan daerah;
2. Penyusunan  pedoman  dan  petunjuk   teknis  pengawasan intern terhadap  akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah;
3. Pengawasan  intern terhadap  akuntabilitas  penerimaan  dan akuntabilitas  pengeluaran keuangan  daerah  dan pembangunan  daerah dan/atau  kegiatan  lain yang seluruh  atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah  daerahdan/atau  subsidi pada pemerintah daerah;
4. Pengawasan intern  terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah;
5. Pengawasan intern terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
6. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah;
7. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern  pemerintahan  daerah;
8. Pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintahdaerah;
9. Pelaksanaan   kegiatan   pengawasan   berdasarkan    penugasan   pemerintah    di  bidang pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
10. Pelaksanaan    analisis, evaluasi,   dan pengolahan   hasil pengawasan   penyelenggaraan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah

Kembali ke Halaman Muka