Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013 sudah wajib diterapkan mulai tahun anggaran 2015.
Entry Meeting Korsupgah di Tengah Suasana Duka
Walau dalam situasi apapun, pencegahan korupsi harus terus digalakan dan kami menyambut baik kerjasama yang dilakukan oleh BPK dengan KPK sebagai early warning (peringatan dini) pencegahan korupsi, demikian disampaikan Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan dalam sambutan entry meeting tim Korsupgah Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
Bimtek Penilaian Angka Kredit bagi PFA Kab. Kampar
“Kita akan bimbing teman-teman PFA dari Inspektorat Kabupaten Kampar ini sampai bisa dan paham betul tentang teknis penilaian angka kredit, sampai dengan tersusunnya Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)”, demikian disampaikan oleh Patardo.
Dengan adanya Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP, maka BPKP sebagai badan publik berkewajiban memberikan dan menyampaikan informasi kepada publik. Untuk memenuhi amanat tersebut kami selalu melakukan updating pada subdomain situs bpkp.go.id Perwakilan BPKP Provinsi Riau
Situs ini telah memberikan unjuk kerja lewat kecanggihan teknologi informasi sehingga tidak disangsikan manfaatnya dalam membantu mengkomunikasikan segala kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam memberikan konstribusinya mewujudkan good governance melalui pengawasan maupun kegiatan pembinaan yang dilakukan dengan asistensi, pendampingan, bimbingan teknis pada instansi pemerintah pusat dan daerah yang ada di Provinsi Riau.
Konstribusi BPKP telah dipertegas pula dengan adanya Instruksi Presiden Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dimana setiap instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel serta mengefektifkan pengawasan intern. Selain informasi mengenai kegiatan tersebut, dapat dikomunikasikan juga kegiatan unit penunjang non kedinasan yaitu Dharma Wanita, Koperasi serta task force kegiatan Kelompok Budaya Kerja di Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
Kami membuka akses kepada stakeholders BPKP baik yang ada Provinsi Riau maupun di luar Provinsi Riau untuk memberikan informasi, saran, masukan bagi BPKP dalam upaya mengawal terwujudnya good governance.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Biro Hukum dan Humas serta Pusinfowas BPKP yang telah menyediakan space dan bandwidth yang memadai untuk kami dan Tim Humas Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang telah membuat dan mengisi subdomain ini. Semoga subdomain Perwakilan BPKP Provinsi Riau bermanfaat dalam memberikan konstribusi melalui kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Riau dan unit penunjang bagi peningkatan kinerja BPKP.
Kepala Perwakilan,
PANIJO
| PROFIL |
| Kata Pengantar |
| Dukungan Sumber Daya Manusia |
| Struktur Organisasi |
| Tugas Pokok dan Fungsi |
| Visi dan Misi |
| Sarana dan Prasarana |
| PRODUK LAYANAN |
| APD |
| Investigasi |
| IPP |
| Akuntan Negara |
| Bagian Tata Usaha |
| Arsip Peraturan BPKP Riau |
| New: SK Nomor KEP-215/PW04/2/2013 Tentang Pembentukan POKJA Pengaduan Pengadaan CPNS Th.2013 |
| BPKP RIAU 5 As |
| Seputar Aktivitas BPKP Riau |
| Agenda Perwakilan BPKP Prov Riau |
| Ringkasan Program dan Kegiatan BPKP Riau |
| KONTAK |
| Kontak Kami |
| Situs Pemerintah Daerah |
