Keluarga Berencana (KB) bukan sekedar persoalan jumlah anak. “2 anak cukup”. Tetapi yang terpenting bagaimana membuat keluarga menjadi lebih berkualitas. Intervensi dari Negara sangat diperlukan agar generasi berikutnya dapat beradaptasi dan bersaing dengan negara lain. Di sini pengawasan berperan guna memastikan secara memadai bahwa tujuan tersebut tercapai.
Tekad Pemkab Indragiri Hilir Raih Kapabilitas APIP Level 3
Menjadi terbaik pertama di Riau dan nomor enam se-Indonesia dalam penyelesaian Rencana Aksi (Renaksi) Korsupgah KPK Tahun 2018, sejalan dengan itu, Pemkab Indragiri Hilir (Inhil) juga telah mencapai Maturitas SPIP Level 3. Kali ini, Pemkab Inhil bertekad raih Kapabilitas APIP Level 3.
Pengawasan menjadi sebuah upaya strategis dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan anti korupsi di Kepolisian Daerah Riau. Seiring dengan itu, dengan menggandeng BPKP Riau, Itwasda Polda Riau berupaya implementasikan Pengawasan Intern Berbasis Risiko dan meningkatkan kapabilitas aparat yang terkait fungsi pengawasan di lingkungannya.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Ahamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita masih tetap dapat merasakan berbagai karunia yang dilimpahkan-Nya.
Dan salah satu karunia itu adalah informasi. Dengan informasi yang baik, kita dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Dengan infomasi yang tepat maka kita dapat berkomunikasi secara lebih andal pula. Dalam kerangka ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyadari pentingnya informasi. Melalui Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP, maka BPKP sebagai badan publik memiliki kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi kepada publik, sesuai peraturan yang berlaku. Untuk memenuhi amanat tersebut kami sajikan situs ini, dan melakukan updating pada subdomain situs BPKP untuk Perwakilan BPKP Provinsi Riau di http://www.bpkp.go.id/riau.bpkp.
Situs ini telah digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi asistensi, pendampingan, bimbingan teknis pada instansi pemerintah pusat dan daerah yang ada di Provinsi Riau.
Hal ini menjadi keniscayaan bagi BPKP yang perannya semakin ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres ) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk senantiasa hadir di tengah geliat roda pembangunan dalam melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Dalam inpres ini, seluruh instansi pemerintah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel serta mengefektifkan pengawasan intern.
Selain informasi mengenai kegiatan tersebut, situs ini juga sebagai media komunikasi kegiatan unit penunjang non kedinasan yaitu Dharma Wanita, Koperasi serta task force kegiatan Kelompok Budaya Kerja di Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Biro Hukum dan Humas serta Pusinfowas BPKP yang telah menyediakan space dan bandwidth yang memadai untuk kami dan Tim Humas Perwakilan BPKP Provinsi Riau dapat membuat dan mengisi subdomain ini.
Semoga situs Perwakilan BPKP Provinsi Riau ini bermanfaat dalam memberikan informasi kegiatan dan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Melalui informasi yang disajikan, semoga dapat memberikan kontribusi bagi pengawasan yang andal, sehingga laju pembangunan pemerintahan dapat terkawal dengan baik, yang pada gilirannya berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Riau. Aamiin.
Wassalam.
Kepala Perwakilan,
DIKDIK SADIKIN
.jpg)
.jpg)
| PROFIL |
| Kata Pengantar |
| Dukungan Sumber Daya Manusia |
| Struktur Organisasi |
| Tugas Pokok dan Fungsi |
| Visi dan Misi |
| KONTAK |
| Kontak Kami |
| Situs Pemerintah Daerah |
| RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN |
| Laporan Keuangan |
| Laporan Realisasi Anggaran |
| Daftar Aset dan Inventaris |
| Arsip Peraturan BPKP Riau |
| Arsip Peraturan BPKP Riau |
