Kegiatan yang diinisiasi oleh Deputi Polsoskam BPKP tersebut berangkat dari kesadaran bahwa sesuai dengan amanat Inpres 4 Tahun 2011, khususnya pada diktum 4 jelas tercantum bahwa BPKP melaksanakan asistensi kepada K/L  dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola kepemerintahan yang baik. Selain itu, masih terdapat beberapa K/L yang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) bahkan TMP (Tidak Memberikan Pendapat, khususnya yang menjadi mitra kerja Direktorat PLP Bidang Kesra. Berkaitan dengan kegiatan Kormonev tersebut, diundang 4 K/L, yaitu 3  kementerian yang mendapat opini WDP atau TMP, yaitu Kementerian Agama, Sosial, dan Pendidikan Nasiona, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diundang untuk menyampaikan success story-nya mendongkrak opini BPK menjadi WTP. 

Menurut Irjen Karun, selama ini BPKP telah melakukan beberapa kegiatan untuk bersama-sama memperbaiki kinerja laporan keuangan Kemensos. Mulai dari inventarisasi fisik atas aset Kemensos, joint audit, pendampingan reviu atas laporan keuangan, dan kegiatan lainnya. Menanggapi kegiatan rakor ini, Deputi Polsoskam Achmad Sanusi menekankan akan pentingnya implementasi terhadap poin-poin yang telah disepakati dalam action plan. Deputi juga menekankan bahwa opini WTP hanyalah suatu minimum requirement, bukan jaminan tidak terjadi penyalahgunaan keuangan negara

Dalam brainstormingyang dipimpin oleh Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Deputi Polsoskam Agus Witjaksono tersebut, hadir selain Irjen Kemensos adalah Irjen Kementerian Pendidikan Nasional Musliyar Kasim, Sekretaris Itjen Maman Abdulrahman, dan Inspektur BPOM Djoko Triyono. Direktur Agus Witjaksono mengharapkan action plan yang dicapai dapat membantu K/L  untuk lebih fokus melaksanakan hal-hal krusial penyebab utama jatuhnya opini WDP/TMP, sekaligus membidik permasalahan potensial yang bisa menjadi penghambat target tercapainya opini WTP untuk laporan keuangan tahun anggaran 2011. (milleza/mario)