Doa Pagi, 10 September 2018

Senin, 10 September 2018, dengan semangat  membara, seluruh pegawai Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara mengikuti doa pagi. Kali ini petugas berasal dari Bidang Pengawasan Investigasi. Sulaeman Anggalarang sebagai pembawa acara, Septian Yudhianto sebagai pembaca aturan perilaku, dan Rhido Rizki Kurniawan sebagai pembaca doa.

Pada kesempatan sharing, Soejono selaku sekretaris pimpinan memberi sejumlah masukan terkait pengelolaan kehumasan, dimana pada Minggu malam, 9 September 2018 di Stadion KIe Raha Ternate, tim Humas BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan liputan terhadap acara penutupan Hari Olahraga Nasional yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrowi. Protokoler acara dari Kementerian Pemuda Olahraga memiliki aturan yang cukup ketat sehingga akses TIm Humas BPKP Maluku Utara menjadi terbatas karena kurangnya tanda pengenal.

Selanjutnya, Syarifudin selaku Kepala sub Bagian Keuangan menyampaikan kecepatan  pertanggungjawaban perjalanan dinas khususnya dalam Kota agar lebih dilengkapi dokumen pendukungnya. Selain itu Nugroho selaku Koorwas IPP menanggapi bahwa tim penugasan khususnya di Unkhair yang melaksanakan penugasannya di dalam Kota untuk melakukan instruksi sesuai dengan yang disampaikan kasubag keuangan.

Pada akhir kesempatan Kepala Perwakilan Indra Khaira Jaya menyamapaikan untuk seluruh pegawai agar meningkatkan disiplin, karana disiplin sangat menentukan hasil kinerja Kantor dan institusi secara keseluruhan. Seluruh Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan hanya dapat kita raih dengan semangat untuk bekerja secara bersemangat dan pantang menyerah.

Selain itu, SPIP sebagai salah satu marwah BPKP, dimana BPKP banyak berperan dalam membimbing seluruh instansi di Indonesia untuk mengimplementasikan SPIP juga harus selalu mencintai, menerapkan, dan memahami SPIP. Sudah seharusnya kita menerapkan SPIP dalam pekerjaan kita sehari hari. Hal ini juga terkait dengan skor SPIP dengan level 3 pada tiga pemerintah daerah harus dapat kita pertanggungjawabkan. Kita harus memberikan laporan yang kita sendiri telah yakini kebenarannya

(Humas Malut/TM/SA)