Banjarmasin , 6 Mei 2014  Komisi XI DPR  RI  dalam Reses Masa Persidangan III Tahun 2013-2014 mengadakan kunjungan kerja tanggal 5 sampai dengan 9 Mei 2014 ke Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan kerja tersebut Komisi XI mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak baik Perwakilan Kementerian/Lembaga yang ada di daerah, Pemerintah Provinsi (Dipenda Kalsel)  maupun Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pertemuan tanggal 6 Mei 2014 diawali dengan Jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan didampingi oleh Kabid IPP turut hadir  bersama sama dengan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan Tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua BPK RI Rizal Jalil, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin .

Pada  acara yang dipimpin oleh Ketua Rombongan dan sebagai wakil Ketua Komisi XI DPR RI, DR. Hari Azhar Azis, MA yang bertempat  di Kantor Kanwil Dirjen Pajak Provinsi Kalimantan Selatan. Acara diawali dengan sambutan selamat datang  oleh Gubernur dan dilanjutkan sambutan oleh Ketua BPK RI .

Pada sesi acara pagi hingga siang tersebut pembahasan lebih kepada kinerja penerimaan pajak dan juga penggunaan APBN, adapun pembahasan mengenai Direktorat Jendral Pajak ditingkatkan menjadi sejajar menteri atau badan. Demikian juga dengan kecukupan SDM dalam mengelola keuangan baik pajak maupun bea cukai dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. Rizal Jalil dalam sambutannya diantaranya menyatakan agar BPKP tetap menjalankan misinya dalam pendampingan Laporan Keuangan dengan harapan juga bantuan Ditjen Kekayaan Negara terkait dengan aset daerah.

Siang hari hingga sorenya dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Komisi XI DPR RI juga mengadakan pertemuan dengan mitra kerja kelompok II yaitu  Pemerintah Kota Banjarmasin, Kantor Wilayah BPS, Perwakilan BPK, Perwakilan BPKP dan Dinas Pendapatan Provinsi Kalsel. Pertemuan di Balai Kota Banjarmasin diawali dengan sambutan selamat datang oleh Walikota Banjarmasin, H. Muhidin. Dalam sambutannya, Walikota menyatakan sangat senang  dan menyampaikan terima kasih  atas kunjungan Komisi XI DPR RI ke Banjarmasin yang merupakan wujud dukungan terhadap perkembangan dan pertumbuhan Kota Banjarmasin.

Ketua Rombongan kerja, H.Harry Azhar Azis mengungkapkan kebanggan atas sambutan yang luar bisa dari Gubernur dan  pemerintah Kota Banjarmasin dan seluruh mitra kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian juga pada acara paginya dihadiri langsung oleh Ketua BPK RI . Tujuan kunjungan kerja adalah untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Negara, khususnya APBD yang hampir 80 % bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang berdampak pada kemajuan pembangunan dan tata kelola keuangan yang bermuara pada laporan keuangan sebagai  wujud akuntabilitas menjadi perhatian khusus Komisi XI DPR RI. Hal utama, terkait dengan pengelolaan keuangan adalah capaian opini WTP atas hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada acara sore tersebut Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan didampingi oleh Kabid IPP, Kabid APD dan Kabid AN  hadir di Balai Kota Banjarmasin. Atas permintaan anggota Komisi XI DPR RI, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Edy Karim,  memaparkan usaha Perwakilan BPKP  Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan pendampingan dan asistensi dalam tata kelola termasuk pemanfaatan aplikasi SIMDA. Secara berkelanjutan BPKP telah melakukan pendampingan dengan tujuan agar segera tercapai opini WTP atas LKPD di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Bahkan dalam jawaban tertulisnya, BPKP Kalimantan Selatan menguraikan beberapa kendala belum tercapainya opini WTP terutama terkendala oleh penyajian dan pengelolaan aset tetap serta langkah langkah perbaikan yang sudah dilaksanakan dalam pendampingan disebabkan masih terkendalanya pemanfaatan dan penataan berkelanjutan yang belum dilakukan secara optimal oleh kepala daerah.

Sejalan dengan hal tersebut anggota Komisi XI, Saidi Butar-Butar menunjukkan dukungannya kepada BPKP untuk terus mendampingi Pemerintah Daerah dalam perbaikan pengelolaan keuangan. Hal ini disampaikan dengan penuh semangat sehingga mendapatkan “appause” tepuk tangan dari hadirin yang mengikuti pertemuan. Pada pesan terakhirnya Saidi , mengatakan kami  tahu BPKP mampu untuk melakukan pendampingan tersebut  oleh karena itu mengharapkan Pemda, BPK dan BPKP senantiasa menyamakan persepsi dan berkoordinasi dalam perbaikan pengelolaan keuangan Negara/daerah.

(Beligan S.//Humas Kalsel)