Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta, Slamet Tulus Wahyana dalam sambutan sebagai tuan rumah mengungkapkan bahwa era milenial menuntut kecepatan, ketepatan, dan keakuratan.  Perlu langkah-langkah stratejik dalam mempersiapkan SDM pengawasan untuk menghadapi penugasan khususnya bidang IPP dan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Melalui rakor ini Slamet Tulus mendorong, mengajak seluruh elemen BPKP bersatu padu, gumreget, gumregut, gumregah, cancut taliwondo,  bersama membangun SDM pengawasan guna menjawab tantangan di era Indonesia 4.0.

Rapat koordinasi yang berlangsung selama empat hari sejak Selasa (18/12) dibuka oleh Deputi Polhukam PMK BPKP, Ernadhi Sudarmanto. Dalam arahannya, Ernadhi menyampaikan issue revolusi industri 4.0 dan human capital index (HCI). Menghadapi issue tersebut yang diperlukan adalah strategi dan pengembangan. Strategi yang akan diambil BPKP adalah kemitraan, network, dan penguatan internal BPKP.

Polhukam PMK bekerjasama dengan beberapa personil dari Perwakilan BPKP telah menghasilkan gagasan siap pakai atas strategi tersebut. Gagasan tersebut juga terkait dengan APBN dan APBD yang kecenderungannya setiap tahun semakin besar sehingga pengawalannya sangat penting.

Ernadhi juga menyampaikan bahwa desain pengawasan telah disiapkan. Desain pengawasan meliputi apa yang akan kita awasi, fokus pengawasan, size, kapan waktunya karena terkait relevansi, dan siapa yang akan melakukan. Setelah semua hal tersebut dilalui, pada akhir rapat koordinasi desain pengawasan akan diuji hasilnya.

"Sampai saat ini upaya penyamaan strategi, pengembangan strategi, jakwas, dan kreativitas  sudah cukup. Ke  depan diskusi lebih ke substansi dan hal-hal teknis.  Di akhir rapat koordinasi ini semoga dihasilkan hal-hal baru dan produktif”, pungkas Ernadhi.

(Humas BPKP DIY/ros)