Mengawali pengarahan seluruh pegawai menonton bersama-sama tayangan Profil Kiprah 34 Tahun BPKP, untuk mengingatkan kembali arahan Presiden dan Kepala BPKP. Kaper BPKP NTB memberikan Pembekalan mewujudkan BPKP NTB terdepan. Diawali dengan sejarah BPKP sejak 1936 dengan nama Djawatan Akuntan Negara, 1966: Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara, 1983: BPKP (Kepres 31/1983 lebih bersifat refresif), 2001: BPKP (Kepres 103/2001 lebih mengutamakan preventif), 2006: arahan presiden ke BPKP mentransformasi Manajemen Pemerintahan menuju Good and Clean Goverment), 2014: BPKP Inpres 192/2014 (empat fokus BPKP yaitu mengawal pembangunan nasional, meningkatkan ruang fiskal, mengamankan aset negara/daerah, dan menguatkan governance system).

Kepala Perwakilan BPKP NTB dalam arahannya ingin ke depan saat berbicara dengan Gubernur NTB selaku wakil pemerintah pusat di daerah, BPKP NTB dapat berbicara makro tentang kondisi yang ada di NTB. Misal pertumbuhan ekonomi di daerah NTB adalah sekian, tapi terkoreksi karena adanya beberapa faktor. Saat ini hal tersebut belum dapat dilakukan karena penugasan bersifat mikro.  

Untuk mampu mewujudkan peran tersebut, ada strategi yang harus dilakukan yaitu: talent (peningkatan kompetensi melalui learning organization, penugasan dalam PKP2T (10% untuk training/study, 20% untuk sharing knowledge, dan 70% untuk pengawasan), perbaikan proses bisnis internal, serta continous audit dan continous monitoring untuk mewujudkan output dan outcome.

Corporate Universitydikembangkan berdasarkan prinsip Organisasi Pembelajar (Learning Organization) untuk mengawal empat fokus pengawasan BPKP yaitu Pengawasan Pembangunan Nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah dan perbaikan governance system, serta melaksanakan tiga isu strategis BPKP yaitu maturitas SPIP, kapabilitas APIP dan anti korupsi. Dalam pelaksanaanya masing-masing isu strategis tersebut akan dijabarkan dalam isu tematik. Misalnya untuk SPIP akan dikembangkan SPIP tematik dalam arti luas.

Learning organizationmembutuhkan komitmen pembangunan learning organization dari seluruh manajemen dan staf BPKP, membutuhkan infrastruktur dan SDM untuk mengelola knowledge BPKP, dan menumbuhkan budaya pembelajaran. Knowledge storing sangat penting, kita perlu media penyimpanan yang memadai. Semua keilmuwan harus disimpan di server dan tetap terjaga dan bisa diakses oleh pegawai.

Hambatan/Risiko untuk mewujudkan perubahan tentu akan selalu ada, antara lain: risiko budaya (misal datang kantor mendekati pukul 08.00 pagi sehingga ada risiko di jalan karena buru-buru, dan kembali dari istirahat siang melewati waktu istirahat yang seharusnya), hambatan kedua yaitu kompetensi (kaper ingin setiap Jum’at adalah hari PPM, setiap pegawai harus pernah membawakan PPM sehingga pegawai dipaksa dan terbiasa untuk belajar lebih mendalam, hambatan ketiga risiko kualitas layanan (moment of truth dalam memberi pelayanan, yang pertama dilihat orang adalah tampilan, cara bicara, dan sikap baru kemudian dilihat hasil kerja).

Supaya itu terwujud, lingkup perbaikan kita harus dimulai dari governance, selanjutnya risk management dan culture (setiap pekerjaan ada risikonya), semua risik harus dikendalikan melalui internal control system, sehingga akan mendorong pada peningkatan quality management.

Struktur BPKP NTB Corpu merupakan shadow structure dan merupakan “dewan akademis” dalam pelaksanaan pembelajaran. Struktur organisasi BPKP NTB Corpu sebagai berikut:

Kepala Perwakilan selaku Rektor, Korwas dan Kabag TU selaku Dekan, Dalnis selaku Direktur, dan pada masing-masing akademi dibentuk Skill Group (bisa lebih dari satu skill group per akademi).

Dalam BPKP NTB Corpu akan dibentuk 6 Akademi sebagai berikut:

1.     Akademi Tata Kelola Ekonomi dan Sosial (Economic & Social Governance)

2.     Akademi Tata Kelola APIP  (Internal Audit Governance)

3.     Akademi Manajemen Sektor Publik (Public Sector Management)

4.     Akademi Tata Kelola Korporasi (Corporate Governance)

5.     Akademi Anti Korupsi (Fraud Control)

6.     Akademi Kepemimpinan Pengawasan

Jika digambarkan, BPKP NTB Corpu Model sebagai berikut:

Pola hubungan dalam BPKP NTB Corpu mendasarkan pada prinsip: Leader as a Resource Person dan Manager as a Resource Personyang dilaksanakan melalui Learning Forum. Learning Forum dibagi menjadi 3 yaitu:

a.     Learningcouncil(Semi-Annually), dilaksanakan setiap 6 bulan sekali yang merupakan Forum pembelajaran tertinggi dalam BPKP NTB Corpu. Forum ini dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para Dekan Akademi, serta LCU sebagai sekretaris.

b.     Learning committee (Quarterly),dilaksanakan setiap 3 bulan sekali yang merupakan Forum pembelajaran dipimpin LCU dan dihadiri Direktur Program.

c.     Learning partner(Mounthly),dilaksanakan setiap bulan yang merupakan Forum pembelajaran antara Skill Grup dengan Learning Officer.

Dengan terbentuknya BPKP NTB Corporate University diharapkandapatmendorong  terbangunnya budaya pembelajaran kepada seluruh pegawai BPKP NTB menuju Public Sector Governance and Anti-Corruption.

Humas BPKP NTB