Tahun 2009 merupakan tahun terakhir pelaksanaan visi, misi dan program prioritas Presiden yang sedang mendapat mandat. Tahun ini juga merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009, dimana RPJMN 2004-2009 merupakan RPJM pertama dari 4 tahap RPJMN yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025. Hal ini diungkap Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas, Ir Syahrial Loetan, MCP pada acara pertemuan Forum Bakohumas yang diadakan Depkominfo bekerjasama dengan Bappenas, di Hotel Borobudur, Rabu 4 Maret 2009. Forum Bakohumas yang bertema Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 1014 ini, diharapkan dapat menghasilkan satu pemahaman yang utuh dari para pejabat humas mengenai proses penyusunan RPJMN 2010-2014 oleh Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sehingga dapat menyosialisasikannya di instansi masing-masing. Hal tersebut akan mendukung proses penyusunan RPJMN 2010-2014 pada tahap selanjutnya dan juga pada tahap pelaksanaannya nanti, demikian harapan Syahrial Loetan. Direktur Industri, IPTEK, dan BUMN, Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas, Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, MSc menguraikan diskusi ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Mesdin menguraikan bahwa arah pembangunan daya saing bangsa harus didukung dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas; Perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global; Penguasaan pengembangan dan pemanfaatan Iptek; Sarana dan prasarana yang memadai dan maju; serta Reformasi Hukum yang kuat dan Birokrasi yang profesional. Mesdin menambahkan bahwa kondisi Indonesia saat ini banyak yang masih perlu dibenahi dan ditingkatkan, termasuk disinggung masalah pengangguran, kemiskinan, global warming, masalah penegakan hukum maupun krisis global. Sementara itu, Direktur Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas, Dr.Ir.Arifin Rudiyanto Msc, pada kesempatan itu menguraikan mengenai pentingnya penyusunan RPJMN berdimensi kewilayahan. Hal ini penting sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak. Selain itu diharapkan akan terjalin kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah dalam peningkatan daya saing wilayah dan nasional. Hal ini juga merupakan sinergi semua pihak dalam upaya percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan dayasaing nasional dengan memperhatikan potensi maritim dan tata ruang wilayah. Rudiyanto menambahkan bahwa pembangunan Nasional bukan pembangunan oleh Kementrian dan lembaga saja tapi juga pembangunan pemerintah daerah juga. Jadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus diisi dengan karateristik dan membagi peran, siapa membangun apa sesuai peraturan yang berlaku. (Tim Humas)