BANTUL - Perwakilan BPKP DIY menerima visitasi evaluasi ZI oleh Tim dari KemenPAN dan RB. Kunjungan ini dalam rangka verifikasi lapangan dan pendalaman atas pemaparan dalam desk evaluation ZI yang telah dilaksanakan Perwakilan BPKP DIY pada Rabu (17/11) lalu di hadapan evaluator ZI dari KemenPAN dan RB.

Analis Kebijakan Madya Koordinator Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi KemenPAN dan RB Hatni beserta tim diterima Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Adi Gemawan didampingi para Koordinator Pengawasan dan Kepala Bagian Tata Usaha, serta Tim Pembangunan ZI Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta di ruang Workshop Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

Hatni dalam sambutannya menyampaikan tujuan verifikasi lapangan ini untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam khususnya inovasi yang telah dibangun di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

Untuk mencapai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tidak hanya sekadar diakui secara administratif, tetapi secara riil integritas menjadi budaya. Disampaikan dari hasil survei internal untuk menilai diri sendiri, ternyata ada area of improvement yang dapat digali dan dikembangkan terkait ketaatan, dalam arti luas mulai dari hal-hal kecil misalnya terkait kebersihan, integritas, pemenuhan aturan kepegawaian dan lain-lainyang dapat dipantau melalui aplikasi.

Selain itu, latar belakang pembangunan inovasi di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta adalah masa pandemi yang membatasi interaksi pegawai maupun Perwakilan BPKP dengan mitra kerja. Melalui inovasi yang dibangun beberapa masalah dan layanan kepada masyarakat tetap dapat ditindaklanjuti. Demikian disampaikan tim pembangunan Zona Integritas Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta terkait latar belakang pembangunan inovasi di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

Inovasi yang telah dilakukan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta meliputi aplikasi Silapisketan (Sistem Layanan Pengaduan Ketaatan) berupa aplikasi pengaduan atau aspirasi pegawai, yangdapat juga diterapkan untuk masyarakat umum. Aplikasi Poline (Pengaduan Online), yaitu aplikasi untuk mengelola pengaduan dari masyarakat umum. Aplikasi Peta Permisi (Pengolahan Data Permohonan Informasi) untuk mengelola permohonan informasi yang masuk dari berbagai kanal yang berbeda, serta Kemisan (KEnali pahaMI SPIP bersama capai tujuAN).

Melalui media ini, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mengajak dialog, sharing dan diskusi mitra kerja di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta rutin setiap hari Kamis yang bertujuan memberikan pemahaman kepada mitra kerja terkait substansi pengendalian intern pemerintah. Karena publikasinya melalui media sosial Perwakilan BPKP DIY, cakupannya mencapai mitra BPKP di luar wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dan sampai saat ini masih intens menghubungi Perwakilan BPKP DIY, bahkan Perwakilan BPKP DIY mendapat masukan agar menyelenggarakan diskusi serupa untuk topik-topik di luar SPIP.

Adi Gemawan mengungkapkan target RPJMN 2015-2019 berupa maturitas SPIP di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta telah tercapai, sementara target RPJMN 2020-2024 bukan lagi SPIP level 3, tetapi berupa MRI (Manajemen Risiko Indeks). Perwakilan BPKP DIY sedang melakukan pemetaan baseline Maturitas SPIP. Dengan fasilitasi BPKP Pusat berupa e-SPIP, Perwakilan BPKP DIY intensif melatih Pemda. Terobosan yang dilakukan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta berupa inisiasi komitmen para Kepala Daerah untuk menerapkan manajemen risiko. Sampai saat ini, empat pemda telah menandatangani komitmen untuk menerapkan manajemen risiko, mulai dari Sekretaris Daerah disaksikan oleh kepala daerah, diikuti seluruh kepala OPD dengan disaksikan oleh Sekretaris Daerah.

Hatni mengapresiasi terobosan yang telah dilakukan di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta. Ia berharap agar dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi model dan diterapkan bagi unit lain. Hatni berpesan inisiasi tersebut dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan di pemda, serta terus dilakukan monitoring before after-nya. Inovasi tidak boleh berhenti,harus terus dikembangkan menjadi lebih baik dan ditularkan ke unit lain agar memiliki nilai manfaat yang lebih.

(Kominfo BPKP DIY/ros)