Syarwani menyampaikan permohonan bantuan dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, termasuk permohonan bantuan personil dari BPKP. Di samping itu, Syarwani juga menyampaikan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Program Priotitas Nasional (PSN), khususnya dalam pembebasan lahan, yang sampai dengan saat ini masih mengalami hambatan. Menanggapi permohonan dan konsultansi yang disampaikan, Rusdy menyatakan dukungan dan selalu siap dalam mengawal akuntabilitas pengeleloaan keuangan dan aset daerah, termasuk dukungan personal yang akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada jajaran pimpinan BPKP Pusat.

 

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PSN dan program-program strategis lainnya, perlu diindentifikasi dan dianalisis lebih lanjut kendala-kendala yang dihadapi, sehingga dapat diberikaan rekomendasi yang solutif. Dengan demikian, perlu dikoordinasikan lebih lanjut untuk segera mendapatkan penanganan dan permasalahan tidak berlarut-larut.

 

(Kominfo BPKP Kaltara)