Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Diklat Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2008 di Sumsel.
09 Juli 2008 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 1323 kali / Kat: Audit
Dalam rangka meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di Bidang pengelolaan Aset Daerah , Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Diklat Fungsional Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Diklat Provinsi di Palembang.
Penyelenggaraan Diklat Fungsional Pengelolaan Aset Daerah dibuka oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, H. Harun Al Rasyid,SH MM. Dalam sambutannya Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa pentingnya pengelolaan aset yang rapi dan tertib administrasi serta memenuhi kaidah peraturan akan mendukung Laporan Keuangan Pemda yang akuntable, imbuhnya.
Penyelenggaraan diklat berlangsung selama 6 (enam) hari yang dilaksanakan dari tanggal 9 Juli s/d 15 Juli 2008. Peserta Diklat Fungsional Pengelolaan Aset Daerah mendapat materi mengenai Latar Belakang Kebijakan Pengelolan Barang Milik Negara /Daerah, Ketentuan Umum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai PP No.6 tahun 2006. Selain itu, Teori Penilaian dan Tata Cara Penaksiran, Pendaftaran dan Penetapan Status, Penghunian dan Persewaan, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak juga diberikan. Materi pemanfaatan asset antara lain Penghapusan Barang milik Negara/Daerah, Pemanfaatan Barang milik Negara/Daerah, Pemindahtanganan Barang milik Negara/Daerah, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang milik Negara/Daerah.
Pengelolaan Aset Daerah merupakan salah satu elemen penting yang menjadi landasan bagi penilaian kinerja keuangan pemerintahan daerah, untuk itu Pengelolaan Aset Daerah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Dengan dilaksanakannya Diklat Fungsional Pengelolaan Aset Daerah maka tentunya akan meningkatkan skill maupun knowledge dari peserta Diklat yang secara langsung meningkatkan manajemen aset daerah sehingga aset tersebut dapat terpelihara dengan baik yang pada akhirnya akan mampu menjadi sumber keuangan daerah. (rz/fd)




Share      

Berita Terkait:

27 April 2016 22:21:52 / bowo / dibaca: kali / Kat: Audit
Boediono: BPKP merupakan elemen penting Reformasi Birokrasi
20 April 2016 18:38:01 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Bekali Aparat Pemda Implementasikan SISKEUDES
12 April 2016 09:14:17 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Studi Banding BPK Bali tentang Implementasi Perhitungan Kerugian Negara di BPKP Bali
11 Maret 2016 11:29:08 / harry_humas / dibaca: kali / Kat: Audit
Mengenali Fraud Red Flags
07 Maret 2016 20:08:38 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Audit PNBP Waba Minerba Sebagai Tindaklanjut Sinergi KPK, BPK, dan BPKP


Loading the Player...
Video Lainnya