MAMUJU (26/8) – Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat koordinasi Persiapan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Kepala Perwakilan Hasoloan Manalu bersama beberapa staf mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola BPKP (MKOT) secara virtual. Rapat koordinasi bertujuan untuk mempersiapkan unit kerja di lingkungan BPKP sebelum dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) oleh Tim Peniai Nasional (TPN). 

Rapat dibuka oleh Kepala Biro MKOT Setya Nugraha dengan narasumber Koordinator SPIP dan Reformasi Birokrasi Biro MKOT Meidina Sari. Meidina menyampaikan definisi reformasi birokrasi dan zona integritas, sekilas tentang reformasi birokrasi di BPKP, penilaian zona integritas, timeline rencana evaluasi zona integritas, strategi survey serta strategi pemaparan kepada TPN disertai penjelasan yang relevan.

Pada kesempatan ini, Hasoloan Manalu menyampaikan beberapa topik diskusi, antara lain terkait urutan hasil penilaian oleh Tim Penilai Intern, potensi perubahan respon survey karena bangunan fisik kantor terdampak gempa, dan kemungkinan untuk dilakukan simulasi survey. Beberapa topik diskusi juga disampaikan perwakilan yang lain yang kesemuanya direspon dengan sangat baik oleh narasumber dari Biro MKOT.

Hal-hal penting yang harus mendapat perhatian dalam evaluasi oleh TPN antara lain rancangan stakeholder penerima layanan yang akan dijadikan responden survey, adanya reformasi di unit kerja yang unik dan tidak ada di unit kerja lain yang menggambarkan adanya perbaikan layanan publik sebelum dan sesudah reformasi atau inovasi dilakukan, penyiapan bahan yang akan dipaparkan kepada TPN dan yang paling penting adalah bukti keterlibatan seluruh personil di unit kerja atas upaya pembangunan zona integritas, termasuk dalam memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholder.

(Kominfo BPKP Sulbar)