MEMPAWAH (5/5) — Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Dikdik Sadikin meninjau Proyek Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah Kalimantan Barat. Sebagai salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) di Kalimantan Barat, akuntabilitas pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing menjadi perhatian BPKP agar segera bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan gerak roda perekonomian Kalimantan Barat.

“Sejak Kemerdekaan RI 1945, Pelabuhan Kijing saat ini menjadi satu-satunya pelabuhan pertama di Indonesia yang dibangun dari nol. Berbeda dari pelabuhan lain di nusantara, seperti Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya dan Belawan di Medan, yang notabene merupakan pengembangan dari pelabuhan yang sudah ada sebelumnya. Pelabuhan Kijing dibangun dengan membuka lahan baru, membuat jalan penghubung di atas laut sepanjang 3,5 km, pembangunan dermaga sepanjang 1 km, serta sarana prasarana lain,” demikian disampaikan Deputy Project Manager Proyek Pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalbar PT. Wijaya Karya (Persero) tbk. Henky Adi Berliano saat memberikan penjelasan mengenai pembangunan Pelabuhan Kijing kepada Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin dan tim, saat kunjungannya di Proyek Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat pada Rabu (5/5).

Di samping pembangunannya yang benar-benar dari nol, Hengky menambahkan, Pelabuhan Kijing di Mempawah yang berjarak sekitar 80 km dari Pontianak itu juga merupakan hasil murni dari upaya anak negeri. Berbeda dibandingkan pelabuhan lain di Indonesia yang sedikitnya melibatkan pihak asing pada proyek pembangunannya, Pelabuhan Kijing dibangun di area seluas 200 Hektare dengan kedalaman dermaga 16 meter. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. Keberadaannya akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

Itu sebabnya, hadirnya pelabuhan ini menurut Hengky sangat ditunggu. “Melalui Pelabuhan Kijing Mempawah ini, pengaruhnya kepada perekonomian Kalbar akan sangat besar. Selain, pendapatan ekspor daerah, seperti dari sektor kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) di Kalbar yang akan semakin meningkat dan langsung dari Kalbar, investasi dari luar negeri pun bisa digas lebih kencang. Lintasan barang dan manusia di Kalbar yang langsung dan lebih cepat lewat pelabuhan ini, jelas akan mendongkrak perekonomian Kalbar,” ulas Hengky.

Namun demikian, proyek sebesar itu tentu tak lepas dari kendala. Soal lahan, misalnya, masih ada tuntutan dari nelayan untuk permintaan ganti rugi. Padahal upaya itu sudah dilakukan ditambah dengan relokasi wilayah penangkapan ikan. Pasalnya, Pelabuhan Kijing tidak hanya memanfaatkan area daratan saja, tetapi juga wilayah laut. Berbeda dengan penanganan pembebasan di darat yang lebih mudah dengan bukti sertifikat tanah, pembebasan lahan laut jauh lebih rumit.

“Berbeda dengan lahan di daratan, wilayah laut tentu tidak ada sertifikat kepemilikannya. Sementara nelayan merasa lokasi tempatnya mendapatkan mata pencaharian memang secara nyata diambil oleh proyek. Akhirnya kami negosiasi dengan lakukan verifikasi secara nyata di lapangan, antara lain dengan melihat perlengkapan yang mereka miliki,” jelas Hengky.

Menanggapi upaya keras pembangunan Pelabuhan Kijing ini, Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Kalimantan Barat Dikdik Sadikin menyampaikan apresiasi. Dikdik mengatakan, Pembangunan Kijing di Mempawah ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang juga mendapat perhatian besar dari sisi pengawasannya oleh BPKP.  “Namun pengawasan yang dilakukan BPKP tidak berarti hanya temuan. Lebih dalam lagi, juga memberikan evaluasi dan saran secara dini, agar pihak terkait dapat segera melakukan pembenahan apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam akuntabilitasnya. Ini yang disebut early warning system sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Baik bagi masyarakat yang akan menikmati hasil pembangunannya, maupun bagi pelaksana proyek yang dapat melakukan kinerjanya sesuai aturan yang berlaku dan akuntabel. Namun demikian, kami harapkan semua pihak yang terlibat dalam proyek tetap menegakkan komitmen dan integritas,” ujar Dikdik.  

Kaper BPKP Kalbar yang saat itu didampingi Kabid Bappeda Mempawah Ami Febriyanto, Pengendali Teknis (Dalnis) Bidang APD BPKP Kalbar Ilban Juliarjo, serta tim PFA Bidang APD BPKP Kalbar, menyampaikan apabila pejabat dan pelaksana dalam pembangunan ini terdapat keraguan atau ada pertanyaan dengan peraturan yang harus dilaksanakan, selama komitmen dan integritas dijaga, BPKP siap membantu. Yang terpenting, kata Dikdik, proyek yang telah rampung 96 persen ini dapat segera diselesaikan dengan akuntabilitas dan tata kelola yang baik sehingga kebermanfaatan pelabuhan ini dapat segera dirasakan bagi masyarakat dan bagi perekonomian Kalbar.

Kominfo BPKP Kalbar/FW