MANADO (18/02/) – “If you fail to plan, you plan to fail”, oleh Benjamin Franklin. Agar menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang baik, maka dibutuhkan perencanaan yang matang dan terukur. Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar kegiatan Web Clinic yang yang mengusung tema “Perencanaan Pembangunan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah” secara daring. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara Setya Nugraha bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara Karyadi serta Akademisi MAP UGM Nunuk Dwi Retnandari didapuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Mengawali pemaparannya, Nunuk Dwi Retnandari menjelaskan bahwa sebuah perencanaan yang baik itu harus dimulai dengan menganalisis keadaan yang sedang dihadapi. Setelah itu, usai proses tersebut barulah ditentukan kemana perencanaan itu akan dilakukan. Dalam perencanaan, tambah Nunuk, program didesain harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Untuk itu ia menekankan bahwa menyusun sebuah indikator kinerja semuanya tergantung dari proses bisnisnya.

“Untuk perencanaan, kita harus mampu menganalisis posisi kita, dan ini sebuah tantangan”, ujar Nunuk.

Sementara itu, diawal pemaparannya Kaper BPKP Sulut Setya Nugraha menjelaskan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP, lanjut Setya merupakan sebuah kontrol internal sistem di pemerintahan. Sesuai PP No. 60 Tahun 2008 bahwa SPIP memberikan keandalan dalam pelaporan keuangan serta memberikan pengamanan bagi aset negara.

Dalam hal perencanaan, lanjut Kaper, akan sampai kepada pertanggungjawaban yang semuanya mengandung risiko-risiko. Hal tersebut dapat diatasi dengan mitigasi risiko. Dengan memberdayakan Inspektorat di daerah masing-masing, diharapkan dapat memitigasi risiko-risiko yang akan hadir dalam proses perencanaan sampai pada tahap pelaporan. “APIP sebagai early warning system harus memperingatkan dan saat perencanaan sudah harus dikawal”, ungkap Kaper. Lebih lanjut, Kaper mengatakan untuk mewujudkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah yang handal dapat diperoleh dengan kepemimpinan yang kondusif serta berkomitmen pada integritas dan akuntabilitas. Selain itu dibutuhkan sinergi yang kuat dengan sesama APIP, eksternal auditor atau BPK, dan APH.

“Anggaran itu akan akuntabel di awal proses bisnisnya”, buka Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut Karyadi di awal pemaparannya. Ia menambahkan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan visi dan misi dari kepala daerah. Anggaran harus berkorelasi dengan visi dan misi seperti bagaimana menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan juga meningkatkan indeks pembangunan manusia. Terkait opini dalam pelaporan keuangan, tambah Karyadi, bahwa laporan keuangan bukan hanya sekedar untuk memperoleh WTP, tetapi, laporan tersebut juga harus dikelola dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari para peserta yang langsung dijawab oleh para narasumber.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam tersebut, diikuti oleh peserta yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Turut hadir mendampingi Kaper, Korwas Bidang IPP Bagus Putu Santika, Korwas Bidang APD Glenn Davies Siwu, Korwas Bidang AN Mudzakir serta Korwas Bidang Investigasi Parla Muhammad Rakhmatdin.

(Kominfo BPKP Sulut/TH)