MANADO (19/1) – Guna membahas terkait peralihan aplikasi perencanaan dan penatausahaan keuangan pemerintah daerah dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengunjungi Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara.

Sekretaris Daerah Kabubaten Bolaang Mongondow Utara Asripan Nani mengatakan peralihan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan pemda memunculkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan penetapan DPA, keterlambatan pembayaran gaji, serta ketidakmampuan penerbitan dan penatausahaan uang persediaan (UP). Ia menambahkan, pemerintah daerah diperbolehkan untuk melakukan proses penatausahaan keuangan dengan aplikasi di luar SIPD secara paralel dengan SIPD. Untuk itu, ia meminta agar BPKP dapat mendampingi Pemkab Bolmut untuk kembali menggunakan SIMDA, sehingga kedua aplikasi ini bisa berjalan secara paralel.

Terkait hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Setya Nugraha mengatakan BPKP, khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, sebagai pihak yang memiliki tugas dan peran sebagai solution maker atas setiap permasalahan yang dihadapi pemda. BPKP juga telah bersurat dan memberikan saran rekomendasi atas berbagai permasalahan yang dihadapi pemda di Sulawesi Utara.

“BPKP selalu siap mendampingi serta memberikan masukan kepada Pemkab Bolmut,” ujar Setya. Selain itu, terkait SIMDA, Pemkab Bolmut juga harus menetapkan aplikasi mana yang dijadikan sebagai aplikasi utama dan mana yang akan dijadikan aplikasi pendukung.

Senada dengan hal itu, Dalnis Bidang APD Yoannes Tukijan mengatakan Pemkab Bolmut dapat mempergunakan aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.9.0.3 yang dapat digunakan untuk melakukan penatausahaan dan pelaporan keuangan. Pemkab Bolmut, tambah Yoannes, juga dapat melanjutkan input APBD Tahun Anggaran 2021 pada aplikasi SIMDA Integrated yang telah dilakukan oleh Bappelitbangda untuk kemudian dikoneksikan dengan SIMDA Keuangan dan SIMDA SAKIP, sehingga output yang dihasilkan nantinya diharapkan juga dapat diintegrasikan dengan SIPD.

Kegiatan yang digelar di Aula Nyiur Melambai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Bolmut Frangky Cendra dan Wakil Ketua DPRD, Asisten III Setda, Kepala BPKAD, Kepala Bappelitbangda Bolmut beserta jajaran, Korwas Bidang Investigasi Parla M.R. Harahap, Dalnis Bidang Investigasi Subardi, serta tim dari Bidang APD.

(Kominfo BPKP Sulut/LU/TH)