JAKARTA (2/12) - Belanja pemerintah jadi motor utama yang menggerakan roda perekonomian di masa pandemi. Sayangnya, realisasi belanja pemerintah daerah terkait percepatan penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di daerah belum optimal.

 

Menurut Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, merealisasikan belanja pemerintah di masa darurat memang sangat menantang. Yusuf Ateh menyebutkan, kelonggaran aturan PBJ dalam kondisi darurat justru tak jarang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak lagi darurat oleh oknum penyedia dengan memperpanjang rantai pasok atau menaikan harga dan memberikan barang yang kualitasnya buruk, bahkan tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, menurut Yusuf Ateh, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/ULP) juga sering mengalami keraguan dan kebingungan sehingga realisasinya menjadi lambat.

 

Untuk meningkatkan pendampingan dan pengawasan APIP atas ketercapaian percepatan realisasi belanja pemerintah daerah ini, Kepala Perwakilan BPKP dan Gubernur di seluruh Indonesia dengan disaksikan oleh Kepala BPKP dan Menteri Dalam Negeri, menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara virtual.

 

Ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

 

Selain kendala dari sisi manajemen, Yusuf Ateh menjelaskan, potret saat ini juga menunjukkan bahwa pengawalan APIP Pemda terhadap PBJ di masa darurat belum optimal. Berdasarkan hasil pemantauan BPKP pada aspek penganganan kesehatan, baru 36 persen APIP yang melakukan reviu atau audit tujuan tertentu PBJ.

 

“Jadi, kami bersama Kemendagri nanti akan mendorong pengawalan PBJ bidang kesehatan dan bantuan-bantuan sosial atau bantuan-bantuan sembako melalui bimtek/sosialisasi kepada APIP daerah untuk tahun 2021 ini. Di awal-awal nanti kami akan sama-sama dengan Irjen Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pelatihan-pelatihan. Dan itu sebagai tindak lanjut dari pada MoU yang kita tanda tangani bersama pada hari ini,” terang Yusuf Ateh.

 

Masalah yang luar biasa sudah tidak bisa lagi ditangani dengan ilmu yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, dalam hal peningkatan kompetensi dan kapabilitas APIP, Yusuf Ateh menjelaskan bahwa BPKP telah merilis sertifikasi bagi para pimpinan APIP dan calon pimpinan APIP yang dinamakan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) sebagai soluasi pengembangan kompetensi seorang Chief Audit Executive (CAE), terlepas dari latar belakang yang mungkin berbeda-beda.

 

Yusuf Ateh berharap, Mendagri berkenan untuk meluncurkan secara khusus untuk inspektorat provinsi agar para gubernur dapat mengirimkan pada inspektur provinsinya untuk mendapatkan sertifikasi.

 

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa strategi pemerintah daerah dan pusat untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di kuartal 1/2021 dilakukan dengan membagi belanja barang dan belanja modal, mengaturnya agar dapat direalisasikan dari kuartal ke kuartal atau bulan per bulan secara merata.

 

“Pemerintah pusat menginginkan daerah juga dapat melakukan pencairan belanja barang belanja modal semenjak awal tahun oleh karena itulah lelang-lelang yang bisa dikerjakan saat ini, kerjakan, yang bisa dieksekusi di bulan Januari, Februari, Maret, yang bisa dibelanjakan, belanjakan. Kita memerlukan recovery sejak awal tahun, artinya harus ada belanja yang signifikan di Kuartal 1, semenjak Januari,” terang Tito

 

Saat ini, daerah sedang membuat RAPBD dengan strategi seperti itu. Oleh karena itu, Tito berharap, “Mohon kepada kepala perwakilan BPKP melakukan pendampingan dalam penyusunan RAPBD ini. BPKP kita harapkan lebih agresif, lebih proaktif tidak hanya pada saat melakukan evaluasi akhir kegiatan, tapi pada saat awal perencanaan sudah memberikan pendampingan hingga ketika berjalan betul-betul sesuai dengan strategi pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan ekonomi di tahun 2021,” tutup Tito.

 

(Kominfo BPKP/aia/agam)