Dalam Exit Meeting Assesment Penerapan GCG Tahun 2019, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menyoroti kurang optimalnya margin yang diperoleh PTPN yang ada di Indonesia, dibandingkan dengan sumber daya PTPN yang melimpah, dengan luas tanah dan modal yang dimiliki. Ateh menceritakan pengalamannya bertemu seorang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Namanya Jo. Dengan kemampuannya mengetahui jenis tumbuhan apa yang cocok untuk tanah yang tersedia, Jo berkeliling Indonesia membantu masyarakat untuk mengembangkan perkebunan dengan tanaman yang cocok di lokasi setempat. Sekaligus membantu permodalan dan pemasarannya. Bahkan tanah kosong Lembaga Pemasyarakatan di pelosok-pelosok Indonesia saja bisa ditanami dengan tanaman yang memberikan hasil yang luar biasa. Kalau seorang lulusan SMP saja, dengan lahan seadanya dan modal yang terbatas, bisa memberikan kontribusi seperti itu, apalagi PTPN, yang memiliki lahan yang demikian luas dan permodalan yang besar. Apalagi ditambah bantuan modal PNM. Seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak kontribusi keuntungan kepada negara, ” ujar Kepala BPKP dalam acara Exit Meeting Assesment Penerapan GCG tahun 2019 melalui video conference yang diselenggarakan di Ruang Sitroom Lantai III Kantor BPKP Pusat, Jakarta (29/7).

Untuk itu, saran Kepala BPKP, PTPN harus dapat membuat target yang jelas, “Misalnya, modal Rp5 triliun menghasilkan Rp15 triliun, agar pencapaian kinerja mendapat arah yang jelas sesuai sumberdaya yang dimiliki,” imbuh Yusuf Ateh.

Dengan peluang bagi PTPN yang masih terbentang luas itu, BPKP siap membantu PTPN Grup dalam meningkatkan pengelolaan PTPN-PTPN di seluruh Indonesia agar dapat berkembang lebih baik lagi.

Direktur Utama PTPN Group Mohammad Abdul Ghani mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang telah membantu memberikan penilaian GCG terhadap PTPN di Indonesia.“Sesuai dengan Permenbun Nomor 1 Tahun 2011, tentang good corporate governance (GCG), penilaian (assessment) GCG di BUMN dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun. Sekali kita lakukan self assessment tahun berikutnya dari pihak independen, seperti BPKP, sebagai Instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Memang tidak semua PTPN yang menggunakan BPKP sebagai evaluator GCG yang independen, karena menjadi kewenangan direksi. Namun kami senantiasa mendorong untuk memilih BPKP sebagai evaluator," ujar Ghani. Dirut juga berharap dengan penilaian GCG dan masukan-masukan yang diberikan BPKP selamaproses penilaian, semoga hal itu dapat meningkatkan kinerja bagi PTPN dan memberikan kontribusi yang besar bagi negara, khususnya dalam masa pandemi COVID-19.

Acara exit meeting itu diikuti oleh seluruh Perwakilan BPKP di wilayah kerja PTPN Group, termasuk Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Dikdik Sadikin dan tim, beserta pihak PTPN XIII yang dievaluasi, melalui siaran daring Zoom Meetings dari kantor BPKP Perwakilan Kalbar di Pontianak.

(Kominfo BPKP Kalbar/Fajar Winarso)