Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Serahkan Hasil Reviu LKjPP kepada Kementerian PANRB
13 Mei 2020 15:12:59 / adminkita / dibaca: 660 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Jakarta (13/5) – BPKP telah rampung mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya telah disusun oleh Kementerian PANRB. Penyerahan hasil reviu tersebut dilakukan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Menteri PANRB Tjahjo Kumolo secara virtual. Penyerahan dan penandatanganan oleh Menteri PANRB tersebut turut disaksikan oleh jajaran pejabat tinggi di lingkungan BPKP dan Kementerian PANRB.

Dalam melaksanakan reviu LKjPP Tahun Anggaran 2019, BPKP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dan mendasarkan pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Ruang lingkup reviu meliputi kesesuaian penyajian secara format dan substansi, serta pengungkapan capaian kinerja kementerian/lembaga.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyarankan agar Kementerian PANRB dapat memperbaiki sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang komprehensif dan holistik. “Dengan bergesernya arah pembangunan pada Tahun Anggaran 2020 karena adanya refocussing dan realokasi untuk penanganan pandemi COVID-19, Kementerian PAN RB perlu mengantisipasi sejak dini pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah, serta kementerian/lembaga dan pengukuran capaiannya,” jelas Ateh.
Merespon Kepala BPKP, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo bertekad untuk terus melakukan perbaikan dengan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain yang terkait. “Perbaikan ini tentunya harus secara komprehensif melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan RKP dan LKjPP, baik oleh Bappenas, oleh Kementerian Keuangan, serta oleh BPKP yang sebaiknya terlibat dalam penyempurnaan mekanisme pertanggungjawaban ini,” ujarnya.
Menurutnya, penyempurnaan ke depan tidak hanya mengatur mekanisme pelaporan saja, tetapi sejak mulai ditetapkannya RKP, pengumpulan data realisasi kinerja, serta mekanisme pengukuran kinerja adalah hal yang harus disempurnakan jika terdapat perubahan-perubahan kecil dalam target RKP.
 
 
(Kominfo BPKP Pusat)


Share      

Berita Terkait:

29 Mei 2020 10:13:33 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Koordinasi Penyaluran BLT-DD Maluku Utara Pasca Idulfitri
26 Mei 2020 12:45:25 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
TVRI Kalbar dan BPKP Diskusikan Kerja Sama Publikasi
22 Mei 2020 12:53:01 / maluku1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Bincang Sinergi Kehumasan Pemerintah di Masa Pandemi
27 April 2020 11:41:00 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Meracik Kebijakan Pembangunan Daerah Pasca Pandemi di Musrenbangda Kalbar
17 April 2020 17:25:24 / kaltaranews / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Musrenbang Arah Kebijakan Pembangunan Kaltara