Forum Kehumasan 2019: Menuju PR yang Lebih Strategis

Jakarta (18/20) - Reputasi merupakan suatu hal yang penting namun lebih sering dikesampingkan urgensinya karena sulit untuk diukur dan dinilai. Padahal organisasi yang bergerak di sektor pemerintah memiliki eksposur atas risiko reputasi yang lebih besar dibandingkan dengan organisasi di sektor swasta karena jika terjadi suatu kejadian yang menyebabkan rusaknya reputasi organisasi pemerintah kepercayaan dari publik menjadi hal utama yang akan mengalami kerusakan.

Mengusung tema “Redefining PR: Bridging Organization Excellency”, Forum Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi dan Informasi Publik (Kominfo) BPKP berlangsung selama tiga hari tanggal 13-15 November 2019. Bertempat di Auditorium Gandhi Kantor Pusat BPKP, forum ini menghadirkan narasumber yang expertdi bidang komunikasi diantaranya Asmono Wikan, Firsan Nova, dan Maya Rachma.

Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto. Dalam sambutannya, Ernadhi menyatakan bahwa menjaga reputasi BPKP merupakan tanggung jawab bersama. Public Relation (PR) atau kehumasan idealnya menjadi bagian yang integral dari strategi organisasi. Untuk itu, perlu dibangun dan dikembangkan suatu relationship antara unit kehumasan dengan unit kerja teknis. Ernadhi juga berharap Forum Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2019 ini sebagai momentum untuk penguatan kolaborasi antara unit kominfo dengan unit yang lain, sehingga nantinya Kehumasan BPKP mampu menjadi jembatan bagi organisasi untuk menyampaikan kinerjanya kepada para pemangku kepentingan dan mendapatkan feedback.

Forum dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Asmono Wikan. Ia menjelaskan bahwa Public Relationpada dasarnya harus ditempatkan pada level yang strategis. Menurutnya, ada tiga syarat agar fungsi PR menjadi strategis di sebuah organisasi, yaitu secara struktur berada di “leher” manajemen, memiliki prioritas untuk mengeksekusi program-program strategis, dan didukung anggaran yang memadai. “Tidak ada entitas atau organisasi sosial yang tidak berkomunikasi. Maka dari itu, BPKP perlu berkomunikasi dangan stakeholders-nya, membangun komunikasi dengan organisasi sosial dan media,” ujarnya. Peran utama BPKP harus dipahami masyarakat. Fungsi PR berperan mem-branding institusi, supaya institusi dikenal dan mendapat trust dari publik.

Hari kedua, forum dilanjutkan dengan pemaparan materi bertema Manajemen Krisis oleh Firsan Nova. Firsan mengatakan hal yang perlu diperhatikan dalam menilai krisis, yaitu isunya kuat, ketertarikan publik, dan sumber isu.Ia pun membagikiat-kiat menghadapi krisis melalui upaya preventif dan upaya kuratif. Upaya preventif, yaitu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, membina hubungan yang baik dengan aparat pemerintah, menyiapkan program manajemen krisis. Adapun upaya kuratif adalah mengidentifikasi krisis, mengisolasi krisis, dan menangani krisis. Ia juga memberikan pesan kepada BPKP agar pelan-pelan berinvestasi di Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membangun Credible Resource.

Maya Rachma pada hari terakhir Forum Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2019 memaparkan materi tentang Public SpeakingPaparannya diselingi dengan praktik langsung yang dilakukan oleh peserta forum. Praktik yang diberikan seperti senam wajah untuk memperjelas artikulasi. Para peserta forum begitu antusias untuk mengikuti praktik tersebut. Selain paparan dari para narasumber eksternal, di forum ini peserta juga memperoleh pemaparan mengenai teknis pengelola kehumasan dari Tim Bagian Komunikasi dan Informasi.

Forum ditutup oleh Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto. Ia berpesan agar PR BPKP mampu membentuk, meningkatkan dan memelihara citra dan reputasi BPKP. Perlu adanya peningkatan kompetensi, pengelolaan kehumasan unit kerja agar dapat mendukung BPKP yang maksimal. Forum ditutup dengan sesi foto bersama.

 

(Tim Kominfo BPKP)